surat lamaran kerja

Balikpapan, 20 Desember 2012

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Her Utama Mandiri
JL. Syarifuddin Yoes RT. 93

Balikpapan

Dengan hormat,
Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin saat ini memerlukan pegawai sebagai Administrasi. Oleh karena itu saya mengajukan permohonan untuk mengisi posisi tersebut.
Saya tamatan SMA, belum menikah, jujur, disiplin, berpenampilan menarik, bertanggung jawab, serta dapat bekerja sama dalam tim maupun individual.
Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/ Ibu bersama ini turut saya lampirkan :

  1. Foto Copy Ijazah Terakhir      : 1 Lembar
  2. Pas Photo 4 x 6                       : 1 Lembar
  3. Foto Copy KTP                      : 1 Lembar
  4. Daftar Riwayat Hidup            : 1 Lembar

Demikianlah surat permohonan kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya, besar harapan saya sudilah kiranya Bapak/Ibu dapat menerima saya bekerja di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak/Ibu sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

                                                                                                   hormat saya,

                                                                                                                                   mister komay

 

contoh makalah hukum perizinan

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2012

KAJIAN HUKUM TERHADAP ZONASI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI KOTA MEDAN.

Oleh : Agus Salam Nasution

A.    Pendahuluan

Kota Medan merupakan kota terbesar pertama di Indonesia di luar Pulau Jawa. Sebagai kota terbesar pertama di luar Pulau Jawa dan ketiga terbesar di Indonesia, Medan memang menjadi tempat mengadu nasib jutaan orang yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Utara bahkan juga dari berbagai wilayah di Nusantara. Berbagai macam sukubangsa menjadi menyatu dan membaur di kota ini, tujuannya adalah untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

Dalam mencapai tujuannya  serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya para warga kota Medan melakukan aktivitas dalam berbagai macam propesi dan pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang banyak digeluti oleh wara Kota Medan adalah menjadi pedagang. Aktivitas perdagangan adalah aktivitas yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kota Medan, karena di Kota ini atau mungkin di kota manapun di nusantara ini, kalau seseorang itu bukan sebagai seorang pedagang penjual, maka pastilah ia menjadi seorang pembeli.

Aktivitas perdagangan umumnya dilakukan warga di pasar tradisional dan juga pasar modern. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.[1][1]

Akhir-akhir ini perkembangan pasar tradisional di Kota Medan semakin terdesak dengan kehadiran pusat-pusat perbelanjaan modern dan toko-toko modern. Penomena keterdesakan pasar tradisional akibat kehadiran pasar modern hampir terjadi diberbagai kota besar di Indonesia, sehingga tidak heran muncul aspirasi-aspirasi publik yang menyuarakan supaya pasar tradisional dilestarikan. Melihat kenyataan seperti ini pemerintah kemudian membuat peraturan tentang penataan pasar tradisional dan pasar modern seperti Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 53 Tahun 2008.

Salah satu isi dari Perpres No. 112 Tahun 2007 itu adalah tentang Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Yang dimaksud dengan Peraturan Zonasi adalah adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.[2][2] Berdasarkan ketentuan Perpres No. 112 Tahun 2007 kewenangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa keberadaan pasar tradisional di kota Medan juga semakin terdesak akibat semakin banyaknya kehadiran pusat-pusat perbelanjaan modern baik itu berupa, mall, supermarket, hypermarket, plaza, minimarket maupun swalayan-swalayan yang lainnya. Dalam pengamatan penulis, pusat-pusat perbelanjaan modern di Kota Medan selalu selalu berdekatan dengan pasar tradisional. pasar petisah misalnya, tidak berapa jauh dari lokasi tersebut berdiri Pusat Perbelanjaan Modern Carrefour, di Pusat Pasar Medan (Sambu) berdiri tepat di depannya Pasar Modern Medan Mall, Pasar Tradisional Aksara disampingnya beroperasi Buana Plaza/Ramayana, di depannya beroperasi Pasar Modern Macan Yaohan, tidak berapa jauh dari situ beroperasi Irian Supermarket, bahkan si belakang Pasar Modern Macan Yaohan ini ada Pasar Tradisional Pajak Bengkok Aksara dan ironisnya kini di depan Pasar Pajak  Bengkok ini beroperasi Toko Modern Indomaret. Tidak sampai disitu saja, kini di dekat Pasar Tradisional Sukaramaipun telah berdiri Pasar Modern YUKI. Dan masih banyak lagi pasar-pasar modern yang berdiri di dekat pasar Tradisional.

Kehadiran pasar modern di Kota Medan yang posisinya hampir selalu berdekatan dengan pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya, tentunya menimbulkan suatu pertanyaan “mengapa pemerintah memberi izin kepada pasar modern untuk beroperasi di dekat pasar tradisional di Kota Medan? Bagaimana sesungguhnya pengaturan zonasi pasar tradisional dan pasar modern di Kota Medan?. Pertanyaan ini tentunya penting untuk dijawab, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam makalah ini dengan judul Kajian Hukum terhadap Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kota Medan.

 

 

 

 

B.     Kerangka Teori

Ruang kota merupakan tempat intensif antara kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga transaksi akan terjadi maksimal bila dilakukan di kota. Secara internal, lokasi sangat menentukan keberadaan kegiatan dan interaksinya yaitu bagaimana pola kegiatan dan memilih lokasinya di dalam kota dan bagaimana hasil pemilihan lokasi menentukan struktur ruang kota.[3][3]

Pembangunan kota memerlukan 2 instrumen penting, yaitu pertama development plan dan kedua development regulation. Tanpa kedua instrument tersebut maka pembangunan kota tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.[4][4]

Development plan adalah rencana tata ruang kota yang umumnya di semua negara terdiri dari 3 jenjang rencana yang baku, yaitu rencana makro, rencana meso dan rencana mikro. Sedangkan development regulation atau peraturan zonasi adalah suatu perangkat peraturan yang dipakai sebagai landasan dalam menyusun rencana tata ruang mulai dari jenjang rencana yang paling tinggi (rencana makro) sampai kepada rencana yang sifatnya operasional (rencana mikro) disamping juga akan berfungsi sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pembangunan kota.[5][5]

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik. zona adalah salah satu yang terpenting dalam merencanakan sebuah wilayah. Dalam pembangunan kota zona merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum melakukan suatu pembangunan, maka dalam pemberian perizinan zona adalah salah satu  pertimbangan yang harus diperhatikan.

Menurut teori Konsentris, Daerah Pusat Kota (DPK) atau Central Bussiness District (CBD) adalah pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota.[6][6]  DPK atau CBD tersebut terbagi atas dua bagian, yaitu: pertama, bagian paling inti atau RBD (Retail Business District) dengan kegiatan dominan pertokoan, perkantoran dan jasa; kedua, bagian di luarnya atau WBD (Wholesale Business District) yang ditempati oleh bangunan dengan peruntukan kegiatan ekonomi skala besar, seperti pasar, pergudangan (warehouse), dan gedung penyimpanan barang supaya tahan lama (storage buildings).[7][7]

Keteraturan sebuah kota tidak terlepas dari zona-zona yang dimiliki kota tersebut. pengaturan suatu zona dalam sebuah kota tidak terlepas dari Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan sebelumnya.  Pengaturan zona dimaksudkan tidak hanya untuk menciptakan keteraturan dan keindahan suatu wilayah, tapi juga tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana dimanahkan oleh konsideran UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

 

 

 

C.     Pembahasan

Modernisasi dan globalisasi telah menjadi kecendrungan baru dalam kehidupan umat manusia. Konsep pembangunan berbangsa dan bernegara sengaja atau tidak telah diarahkan untuk mengikuti pola hidup modernisasi sehingga modernisasi telah menjadi kecendrungan baru dalam kehidupan umat manusia. Sesuatu yang ribet dan berbelit mulai ditinggalkan, pola hidup manusia mulai berubah mencari kemudahan dan efisiensi di segala lini kehidupan.

Dalam bidang perdagangan, kehadiran pasar-pasar modern yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas disatu sisi telah menjadikan proses jual beli yang serba instan. Konsumen tidak perlu lagi berlama-lama dalam membeli satu kebutuhannya karena proses tawar menawar harga yang membuat seseorang berlama-lama di pasar. Konsumen atau pembeli bebas memilih dan mengambil sendiri keinginannya sesuai dengan harga yang telah dicantumkan dalam barang kebutuhan yang hendak dibelinya. Pasar modern memang ditata jauh lebih bagus dan lebih bersih dibanding dengan pasar tradisional. Harga yang ditawarkan dalam pasar modern juga relatif terjangkau sehingga membuat konsumen yang selama ini berbelanja di pasar tradisional beralih ke pasar modern. Disatu sisi kehadiran pasar modern mempermudah dan mempercepat proses perbelanjaan bagi konsumen, namun disisi lain kehadiran pasar modern telah menyebabkan keleseuan perekonomian di pasar tradisional sementara kepentingan pasar tradisional juga wajib dilindungi karena menyangkut hajat hidup puluhan ribu pedagang kecil dan menengah. Disinilah perlunya ada penataan zonasi pasar tradisional dan pasar modern.

Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimaksudkan untuk menciptakan kesaling serasian, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar tradisional dan pasar modern. Berdasarkan ketentuan Perpres No. 112 Tahun 2007 tersebut, pengaturan tentang zonasi pasar tradisional dan pasar modern merupakan urusan wajib daerah otonom yang dalam hal ini menjadi urusan Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota lah yang bertanggungjawab dalam pemberian izin usaha pasar modern, maupun pasar tradisional.

Di Kota Medan, sebagaimana disebutkan di awal bahwa keberadaan pasar modern selalu berdekatan dengan pasar tradisional yang berpotensi membuat kelesuan terhadap pasar tradisioanl, tidak sampai disitu saja pembanguna pasar modern yang berdekatan dengan pasar tradisional bisa berpotensi menyengsarakan padagang pasar tradisional, kalau hal seperti ini sampai terjadi maka berarti pemberian izin terhadap pasar modern untuk beroperasi dilokasi yang berdekatan dengan pasar tradisional berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebangkrutan pedagang pasar tradisional akibat kehadiran pasar modern yang begitu banyak di Kota Medan menjadi kehawatiran berbagai kalangan, bahkan sejumlah anggota DPRD Kota Medan mengecam keras perizinan yang diberikan Pemerintah Kota Medan terhadap toko-toko modern seperti Indomaret. Anggota Komisi C DPRD Kota Medan Kuat Surbakti misalnya menyesalkan terbitnya peraturan yang dinilainya berpeluang besar mematikan kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Medan. “Pastinya ini akan mengancam keberadaan UKM di Kota Medan, karena terbitnya Perwal dimaksud akan berdampak pada sector ini,” kata Kuat Surbakti kepada wartawan di Medan.[8][8]

Hal senada dikatakan anggota Komisi C lainnya A Hie yang meminta keberadaan Perwal No 20/2011 harus ditinjau ulang. Karena, jangan untuk membuat kota Medan modern akhirnya berdampak ke jatuhnya UKM. “Tidak dipungkiri keberadaan pasar modern dapat memajukan Kota Medan, tetapi Medan belum siap untuk menjadi Kota Modern karena masyarakatnya masih menggantungkaan mata pencahariannya ke pasar tradisional. Intinya kita tidak melarang pasar modern lebih luas di Medan, tapi harus dipikirkan lagi,” tukasnya.[9][9]

Pemberian izin kepada toko modern Indomaret di Kota Medan memang menuai masalah. Sebagaimana diberitakan oleh berbagai Media Massa lokal, “bahwa dari 194 unit gerai Indomaret (minimarket) yang ada di Kota Medan, 54 diperkirakan ilegal atau tidak punya izin. Bahkan disebut, 18 gerai akan ditutup karena terbukti sama sekali tidak punya izin apapun dari berbagai dinas terkait di Pemerintah Kota (Pemko) Medan.”[10][10]

Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, diatur sejumlah syarat pendirian mini market diantaranya masalah jarak minimal 500 meter dari pusat perbelanjaan yang lainnya, standar parkir yang dapat menampung puluhan kendaraan dan kesesuaian dengan rancangan umum tata ruang kota. Khusus jarak, mini market yang dibangun tidak boleh berdekatan dengan sekolah, rumah ibadah, pasar tradisional atau mini market lainnya. Selain itu, pemilik harus mengurus izin gangguan (HO) dan bangunan harus sesuai peruntukan.

 

D.    Penutup.

Sampai saat ini di Kota Medan belum juga hadir Perda yang mengatur tentang Penataan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, kalaupun ada yang mengatur itu adalah melalui Peraturan walikota yang sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, padahal masyarakat butuh perizinan usaha yang kuat. Bagaimana pun juga  Pemerintah Daerah berkewajiban mengimplementasikan Perpres No. 112 tahun 2007 khususnya dalam  hal zonasi penataan pasar tradisional dan pasar modern untuk kesejahteraan dan perlindungan kepada usaha kecil dan menengah, oleh karena pengaturannya merupakan kewajiban dari pemerintah daerah maka apabila Pemerintah Daerah dinilai lalai dalam mengimplementasikan tugasnya tersebut semisal tidak membuat regulasi di daerah berupa tentang zonasi pasar tradisional dan modern tersebut, atau misalnya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan  akibat pemberian izin terhadap pasar modern/toko modern yang tidak sesuai dengan peraturan, astau akibat pemberian izin tersebut memnyebabkan pasar tradisional/toko tradisional mati, maka pemerintah daerah bisa digugat melalui actio popularis atau citizen law suit.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

 

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53 Tahun 2008 tentang Pedeoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

 

Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

 

Implikasi Teori Von Thunen Pada Zona Lahan dan Struktur Ruang Kota, http://ratikatika.blogspot.com/2011/01/implikasi-teori-von-thunen-pada-zona.html,   22 Januari 2010)

 

Zona Lahan dan Struktur Ruang Kota, http://ifatrah.blogspot.com/2010/12/zona-lahan-dan-struktur-ruang-kota.html (19 Desember 2010)

 

Kebijakan Walikota Ancam Sektor UKM, http://www.dnaberita.com/Economy-detail.php?id=2513 (16 Juni 2011).

 

Melindungi Usaha Kecil, http://www.medanbisnisdaily.com/news/read (23 April 2012)


[1][1] Peraturan Presiden RI No, 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Pasal 1 angka 2

 

[2][2] Ibid., Pasal 1 angka 12

[3][3] Implikasi Teori Von Thunen Pada Zona Lahan dan Struktur Ruang Kota, http://ratikatika.blogspot.com/2011/01/implikasi-teori-von-thunen-pada-zona.html,   22 Januari 2010)

 

[4][4] Zona Lahan dan Struktur Ruang Kota, http://ifatrah.blogspot.com/2010/12/zona-lahan-dan-struktur-ruang-kota.html (19 Desember 2010)

 

[5][5] ibid

[6][6] Ibid.

 

[7][7] Ibid.

[8][8] Kebijakan Walikota Ancam Sektor UKM, http://www.dnaberita.com/Economy-detail.php?id=2513 (16 Juni 2011).

 

[9][9] Ibid.

 

[10][10] Melindungi Usaha Kecil, http://www.medanbisnisdaily.com/news/read (23 April 2012)

 

makalah hukum dan ham

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Pelanggaran hak asasi manusia ditakrifkan secara berbeda oleh berbagai penulis dan telah lama menjadi perdebatan. Didalam wacana tradisional, pelanggaran hak asasi manusia terutama dilihat sebagai tanggung-jawab negara, di dalam konteks kewajibannya terhadap warga negara. Berbagai ahli yang mendukung pendapat ini, antara lain menyatakan bahwa: pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara lewat agen-agennya (Polisi, Angkatan Bersenjata dan setiap orang yang bertindak dengan kewenangan dari negara) melawan individu. Satu kegagalan dari satu negara atau pihak lain yang secara legal berkewajiban untuk patuh pada satu norma/kaidah hak asasi manusia internasional. Kegagalan untuk menjalankan kewajiban adalah pelanggaran atas kewajiban itu. Pelanggaran’ digunakan secara bergantian dengan istilah Breach (pelanggaran hukum, aturan, kewajiban, kesepakatan) atas satu kewajiban

Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wiena pada tahun 1993

mengembangkan satu perspektif yang lebih luas atas hak asasi manusia, dan akibatnya juga pada pelanggaran hak asasi manusia. Pengakuan kuat atas hak asasi manusia yang terdiri dari hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan social yang tidak bisa dipilah-pilah, saling berkaitan dan saling bergantungan juga ditujukan pada tanggung jawab dari berbagai pelaku swasta, bukan hanya negara (Dueck et, al; 2001). Indonesia nampak menerima perspektif yang lebih luas itu, sebagaimana yang terlihat dari takrif pelanggaran hak asasi manusia yang diberikan oleh UU. No. 39/1999 membandingkan takrif itu dengan takrif tindakan kejahatan, yaitu: ‘Satu tindakan kejahatan (kriminal) adalah satu tindakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang bersifat melukai atau merusak masyarakat dan telah dilarang oleh hukum domestik negara. Pelanggaran HAM di Indonesia billah Komnas HAM Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

 

  1. B.     Tujuan Penulis

 

. Berdasarkan latar belakang masalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah, untuk mengetahui pengertian dari pada hak asasi manusia dan seperti apa praktek pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

  1. C.    Rumusan Masalah

Dari hasil paduan antara latar belakang masalah dan tujuan penulis sehingga dapat ditarik beberapa pokok permasalahan, diantaranya :

  1. Apakah pengertian hak asasi manusia ?
  2. Tindakan seperti apakah yang dianggap melanggar hak asasi manusia ?
  3. Bagaimanakah pelanggaran hak asasi manusia yang berat ?

BAB II

TINJAUWAN PUSTAKA

 

  1. A.   Pengertian Hak Asasi Manusia

 

Menurut ketentuan UU. No. 39/1999 tindakan kejahatan, yaitu: ‘Satu tindakan  yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang bersifat melukai atau merusak masyarakat dan telah dilarang oleh hukum domestik negara. HAM Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

 

  1. B.   Tindakan Yang Dianggap Melanggar Hak Asasi Manusia

Yang dianggap melanggar hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Namun menurut Mastricht Guidelines yang mengelaborasikan prinsip-prinsip untuk mengarahkan implemantasi The International Covenant on social and cultural rights, telah membantu mengentalkan lebih lanjut konsep pelanggaran hak asasi bagi baik pelaku negara maupun pelaku non-negara, meski tetap dengan penekanan pada peran negara. Arahan Mastricht ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran hak asasi manusia. Arahan ini menyatakan juga bahwa pelanggaran terjadi lewat acts of commission ( tindakan untuk melakukan), oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau lewat acts of ommission (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh negara. Pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak negara, baik berupa acts of commission maupun acts of ommission, dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, yaitu: Mastricht Guidelines dihasilkan dalam satu pertemuan dari lebih dari 30 ahli yang diselenggarakan di Mastricht 22-26 Januari 1997. Tujuan pertemuan itu adalah untuk mengelaborasi prinsip-prinsip Limburg tentang implementasi Kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilihat sebagai sifat dan lingkup pelanggaran hak hak, ekonomi, social dan budaya dan tanggapan dan pemulihan yang tepat. Pertemuan Mastricht diorganisasikan oleh Internasional Commission of Jurists, the Urban Morgan Institute on Human Rights and the Centre for Human Rights of the Faculty of Law of Mastricht University. Prinsip-prinsip Limburg dan arahan Mastricht telah diterbitkan di dalam berbagai dokumen. Termasuk internasional Comission of Jurists Economic,Social and Cultural Rights: A Compilation of Essential Document. Chatelaine/Geneve: International Comission of Jurists, 1997.

  1. kewajiban untuk menghormati: kewajiban menghargai ini menuntut negara, dan semua organ dan agen (aparat)-nya, untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka. Contoh dari jenis ini adalah tindakan seperti:
    1. pembunuhan di luar hukum [dalam pelanggaran atas kewajiban

menghormati hak-hak individu untuk hidup

  1. Penahanan serampangan [dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas
  2. Pelarangan serikat buruh [dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat
  3. Pembatasan atas praktek dari satu agama tertentu [dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu
  4. kewajiban untuk melindungi: kewajiban untuk melindungi menuntut negara dan agen (aparat)-nya melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh dari jenis pelanggaran ini adalah acts of ommission sepert
    1. Kegagalan untuk bertindak, ketika satu kelompok tertentu, seperti

satu kelompok etnis, menyerang kelompok, liyan

  1. Kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.
  2. Kewajiban untuk memenuhi: kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada Pelanggaran HAM di Indonesia billah Komnas HAM mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi. Contoh dari jenis ini adalah acts of ommission seperti:
  3. Kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar.
  4. Kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer. Satuan-satuan bukan-pemerintah dapat juga terlibat sebagai pelaku kejahatan pelanggaran hak asasi, sebagaimana yang dilakukan oleh negara atau agenagennya, yang bertentangan dengan kewajiban untuk menghormati kebebasan individual atau kelompok. Contoh dari tindakan seperti itu oleh satuan bukan negara adalah:
  5. Pembunuhan penduduk sipil oleh tentara pemberontakan.
    1. Pengusiran komunitas yang dilakukan oleh perusahaan trans nasional.
    2. Serangan bersenjata oleh salah satu pihak melawan pihak yang lain; Serangan fisikal mendadak oleh pengawal pribadi melawan para pemrotes. Beberapa tindakan pelanggaran oleh agen bukan-negara dalam wilayah hakhak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain adalah,
      1. Merancang tingkat upah yang lebih rendah daripada yyang dinyatakan di dalam perundang-undangan.
      2. Kebijakan yang bersifat diskriminatori di dalam pengangkatan buruh/ pekerja/ karyawan.
      3. Pembuangan zat pencemar Pelanggaran HAM di Indonesia billah Komnas HAM
  1. C.   Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat .

 

Dalam undang – undang  No. 26/2000 tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang takrif pelanggaran berat HAM, meskipun pasal 7 menyatakan : pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi

  1. Kejahatan genosida.
  2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sedangkan penjelasan pasal demi pasal hanya menyebutkan pengertian kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan ‘Rome Statue of The International Criminal Court. Pelanggaran berat HAM mengandung unsure kesengajaaan dan sikap membiarkan suatu perbuatan yang seharusnya dicegah (act of ommission), unsur sistematis yang menimbulkan akibat meluas dan rasa takut luar biasa, dan unsur serangan terhadap penduduk sipil. Kejahatan genosida sejauh ini belum ada contoh peristiwa praktek pelanggaran genosida di Indonesia yang mengandung semua unsur yang disebutkan di dalam Statuta Roma. Pasal 1 butir 2 hanya menyatakan bahwa:’ pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undan-undang.

De Guzman Menyebutkan Tiga Ciri Penting Dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Pertama, Adanya Serangan Yang Sistematik Dan Meluas; Kedua, Ditujukan Kepada Kelompok Sipil. Ketiga, Tindakan Yang Road From Rome: The Developing Law Of Crimes Against Humanity, Human Rights Quarterly, May 22 Nd, 2000, P.339) Lihat Juga; Fowler, Jerry, Kata Pengantar Statuta Roma Tetang Mahkamah Pidana Internasional; Keadilan Bagi Generasi Mendatang, Dalam Kasim, Ifdal (Ed), Statuta Roma; Mahkamah Pidana Internasional Mengadili: Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi, Jakarta, ELSAM. Pasal 6 statuta roma memberi takrif ‘genosida’ sebagai setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras dan keagaan, seperti misalnya:

  1. membunuh anggota kelompok tersebut.
  2. menimbulkan luka atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut,.
  3. secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian.
  4. memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut

memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok

BAB III

PEMBAHASAN

  1. A.    Bagaimana  HAM dilanggar

 

Mastricht Guidelines yang mengelaborasikan prinsip-prinsip untuk mengarahkan implemantasi The International Covenant on social and cultural rights, telah membantu mengentalkan lebih lanjut konsep pelanggaran hak asasi bagi baik pelaku negara maupun pelaku non-negara, meski tetap dengan penekanan pada peran negara. Arahan Mastricht ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran hak asasi manusia. Arahan ini menyatakan juga bahwa pelanggaran terjadi lewat acts of commission ( tindakan untuk melakukan), oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau lewat acts of ommission (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh negara. Pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak negara, baik berupa acts of commission maupun acts of ommission, dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, yaitu: Mastricht Guidelines dihasilkan dalam satu pertemuan dari lebih dari 30 ahli yang diselenggarakan di Mastricht 22-26 Januari 1997. Tujuan pertemuan itu adalah untuk mengelaborasi prinsip-prinsip Limburg tentang implementasi Kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilihat sebagai sifat dan lingkup pelanggaran hak hak, ekonomi, social dan budaya dan tanggapan dan pemulihan yang tepat.

Pertemuan Mastricht diorganisasikan oleh Internasional Commission of Jurists, the Urban Morgan Institute on Human Rights and the Centre for Human Rights of the Faculty of Law of Mastricht University. Prinsip-prinsip Limburg dan arahan Mastricht telah diterbitkan di dalam berbagai dokumen. Termasuk internasional Comission of Jurists Economic,Social and Cultural Rights: A Compilation of Essential Document. Chatelaine/Geneve: International Comission of Jurists, 1997. kewajiban untuk menghormati: kewajiban menghargai ini menuntut negara, dan semua organ dan agen (aparat)-nya, untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka. Contoh dari jenis ini adalah tindakan seperti:

  1. pembunuhan di luar hukum [dalam pelanggaran atas kewajiban  menghormati hak-hak individu untuk hidup
  2. Penahanan serampangan [dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas
  3. Pelarangan serikat buruh [dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat
  4. Pembatasan atas praktek dari satu agama tertentu [dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu
  5. kewajiban untuk melindungi: kewajiban untuk melindungi menuntut negara dan agen (aparat)-nya melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh dari jenis pelanggaran ini adalah acts of ommission sepert
    1. Kegagalan untuk bertindak, ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis, menyerang kelompok, liyan
    2. Kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.
    3. Kewajiban untuk memenuhi: kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada Pelanggaran HAM di Indonesia billah Komnas HAM mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi. Contoh dari jenis ini adalah acts of ommission seperti:
      1. Kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar.
      2. Kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer. Satuan-satuan bukan-pemerintah dapat juga terlibat sebagai pelaku kejahatan pelanggaran hak asasi, sebagaimana yang dilakukan oleh negara atau agenagennya, yang bertentangan dengan kewajiban untuk menghormati kebebasan individual atau kelompok. Contoh dari tindakan seperti itu oleh satuan bukan negara adalah:
      3. Pembunuhan penduduk sipil oleh tentara pemberontakan.
      4. Pengusiran komunitas yang dilakukan oleh perusahaan trans nasional.
      5. Serangan bersenjata oleh salah satu pihak melawan pihak yang lain; Serangan fisikal mendadak oleh pengawal pribadi melawan para pemrotes. Beberapa tindakan pelanggaran oleh agen bukan-negara dalam wilayah hakhak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain adalah,
        1. Merancang tingkat upah yang lebih rendah daripada yyang dinyatakan di dalam perundang-undangan.
        2. Kebijakan yang bersifat diskriminatori di dalam pengangkatan buruh/ pekerja/ karyawan.
          1. Pembuangan zat pencemar

Tidak dapat disangkal bahwa tindakan oleh pelaku bukan-pemerintah seperti itu mengarah ke pelanggaran atas hak-hak asasi. Meskipun demikian masih tetap ada perbedaan dan perdebatan. Diantara mereka yang tetap berpendapat bahwa pelanggaran hak asasi harus dilekatkan hanya pada pemerintah, karena pada akhirnya tindakan-tindakan pelaku bukan-pemerintah dilihat sebagai tanggung-jawab negara yang dianggap gagal mencegah atau melawan tindakan-tindakan itu. Di pihak lain, ada yang melihat tindakan oleh satuan bukan-pemerintah sebagai pelanggran, seperti pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Peristiwa dan Tindakan. Satu peristiwa adalah sesuatu yang terjadi sejak awalan peristiwa itu dan kelanjutannya hingga berakhir dengan akhiran peristiwa yang bersangkutan. Peristiwa itu bisa jadi merupakan satu tindakan tunggal yang berdiri sendiri, satu rangkaian tindakan yang saling berkaitan, atau satu kombinasi dari tindakan yang saling berkaitan yang terjadi secara bersama. Bilamana satu peristiwa dijadikan sasaran pemantauan hak asasi manusia, maka paling tidak, ada satu tindakan yang isinya dapat dikualifikasikan sebagai satu pelanggaran hak asasi (misalnya penangkapan legal/secara hukum). Sedangkan tindakan adalah satu bagian dari gerakan atau tindakan yang biasanya menggunakan kekuatan. Satu tindakan dilakukan oleh seseorang (satu individu atau kelompok), dianggap dan diperlakukan sebagai satu act of commission. Tetapi tindakan dapat juga berarti bukan-tindakan (nonperformance) dari satu gerakan atau tindakan yang diharapkan atau dituntut, dan tindakan seperti ini disebut sebagai act of ommission.  Satu peristiwa dapat merupakan salah satu dari yang berikut ini :

  1. peristiwa satu-tindakan (one-act event): kebanyakan peristiwa dari jenis ini terdiri dari tindakan yang biasanya segera selesai, seperti pembunuhan pemimpin buruh atau pemboman satu kantor. Kebanyakan tindakan melibatkan pengaturan (legislation) atau pembuatan kebijakan (policy making) dapat juga diperlakukan sebagai peristiwa satu-tindakan (one-act event).
  2. Peristiwa banyak-tindakan ( multiple–act event), yaitu banyak tindakan di dalam satu peristiwa dapat terjadi sebagai berikut:
  3. Satu rangkaian tindakan yang berkaitan :
    1. seseorang biasanya dapat melihat pada pola pelanggaran yang terjadi di bawah rezim penidasan (repressif) sebagai berikut: ‘penangkapan (arrest) penyiksaan (torture) pemenjaraan (imprisonment) atau pengawasan (surveilence)  pengambilan secara paksa (abduction)  pembunuhan diluar hukum (extra judicial execution)
    2. Tindakan serentak (simultanious acts): contoh dari peristiwa dengan tindakan serentak adalah pembunuhan massal atau pemukulan atas berbagai demonstran selama satu tindakan protes)
    3. Satu kombinasi dari tindakan yang berurutan dan serentak (a combinion of sequential and simultanious acts): satu contoh dari tindakan ini adalah penangkapan dari beberapa buruh yang berasal dari serikat (organisasi) yang sama.

Penangkapan dapat menjadi serentak, tetapi tindakan yang mengikuti terhadap masing-masing bisa, berbeda sebagAaimana beberapa diantaranya dibebaskan segera sementara yang lain dapat ditahan. semua

peristiwa akan mengandung tindakan. Satu pengecualian terjadi ketika penyelidikan sedang akan dilaksanakan dan apa yang tersedia hanyalah

informasi umum dan belum terinci, misalnya seseorang bisa jadi mendengar tentang satu pemboman di desa pelosok, akan tetapi belum

diketahui jumlah korban yang mungkin jatuh atau kerusakan materiel yang

mungkin terjadi. Hal itu berarti peristiwa telah jelas terjadi akan tetapi jumlah dan identitas korban belum diketahui dan masih tetap perlu memastikannya. Kemungkinan lain terjadi jika satu peristiwa besar/luas yang melingkupi sejumlah peristiwa yang lebih kecil. Korban dan Pelaku

Berbagai individu atau kelompok (seperti keluarga, komunitas, organisasi, kasta/klas atau kelompok, atau orang pada umumnya) dapat terlibat di dalam satu peristiwa atau dalam hubungan dengan satu peristiwa. Istilah khusus digunakan untuk mengacu pada satu individu atau kelompok, tergantung pada peran yang mereka pegang. Peran adalah tingkah-laku yang diharapkan yang berkaitan dengan satu posisi sosial ,sehingga peran. seseorang tergantung pada satu konteks tertentu, dan dengan demikian dapat ditarik peran secara sosiologis cukup beragam, lebih rinci lihat: Theodorson & Theodorson. A Modern Dictionary Of Sociology, New York, Thomas Y.Crowell Company, 1969, Pp.352-357,Abercrombie, Hill, Turner, Dictionary Of Sociology, London, Penguins Book, 1984,Pp, Pp.209- 211; Mitche, G Duncan (Ed), A New Dictionary Of Sociology, London, Routledge, 1999, Pp,159-161; Adam Kuper And Jessicakuper (Eds), The Social Science Encyclopedia, London New York, Routledge & Keagean Paul, 1985,Pp 714-6; Biddle, B,J (1979), Role Theory, Expectations, Identities And Behaviour, London; Banton,M,(1965), Roles; An Introduction To The Study Of Social Behavior, London; Goffman, E, (1959) The Presentation Of Self In Everyday Life, New York; M, Banton, Roles, 1965;W.J Goode, A Theory of Role Strain,American Sociological Review, XXV,4,1960; B.Biddle And E.J Thomas (Eds). Role Theory,Concept And Research, 1966; R.Dahrendorf, On The History, Significance And Limits Of Category Of Social Role In Essays In The Theory Of Society, 1968. Lihat Consensus, Reference Group, Salf, Social Structure.

Berubah dari satu setting (latar) ke latar yang lainnya. Misalnya, seseorang tertentu bisa jadi menjadi korban di dalam satu peristiwa dan menjadi satu pihak yang menerobos masuk ke dalam peristiwa lain. Peran yang paling berarti adalah korban dan pelaku kejahatan (perpetrator). Korban adalah orang (individu atau kelompok) yang merupakan obyek dari satu tindakan. Sedangkan pelaku kejahatan adalah orang (individu atau kelompok) yang melakukan tindakan pelanggaran. Pelaku kejahatan dapat merupakan satu satuan negara atau bukan negara. Alat yang dipergunakan dapat berupa senjata yang sesungguhnya seperti senapan, atau proses yang lebih niskala seperti pembuatan hukum (undang-undang, peraturan).

Praktek Pelanggaran HAM di Indonesia Dari perspektif tipologi pelaku dan korban.

  1. Pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara lewat, acts of

commission maupun act of ommision yang terjadi di Indonesia di lihat dari kegagalan negara dan/atau pemerintah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang.14 Sebagaimana telah dikemukakan negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dapat diketegorikan ke dalam pelanggaran negara terhadap kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

  1. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk menghomati hak asasi manusia berupa tindakan (aparat) negara dalam hal: Pembunuhan diluar hukum sebagai pelanggran atas kewajiban menghormati hak untuk hidup.

Pelanggaran yang telah terjadi adalah: pembunuhan di luar hukum sejumlah besar orang yang dituduh PKI pada tahun-tahun awal Orde Baru, baik yang secara langsung dilakukan oleh aparat negara (acts of commission) Pasal 8 UU No. 39/1999 menyebutkan:  perlindungan, pemajuan, penegakan, danpemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah (cetak miring dan garis bawah oleh MMB). Lihat juga pasal 71: “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukanhak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini dan pasal 72:” kewajiban dan tangungjawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Lihat Pasal 8, Pasal 71 UU. No.39/1999 Lihat Pasal 4; hak untuk hidup..dst. adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun,’ dan Pasal 9 ayat (1) UU. 39/1999; ‘setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 33 (1) setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan nyawa. maupun yang dilakukan oleh pelaku bukan-negara, tetapi (aparat) negara tidak mencegahnya (act of ommission); pembunuhan diluar hukum sejumlah orang yang dituduh pelaku kejahatan pada parohan pertama tahun 1980-an, yang dikenal sebagai ‘petrus’ (penembakan misterius); pembunuhan di luar hukum terhadap massa dalam peristiwa tanjung priok pada paruhan pertama tahun 1980-an (termasuk peristiwa Talangsari) dalam konteks penerapan paksa “asas tunggal Pancasila”, pembunuhan yang terjadi dalam operasi militer ‘tak resmi’ (dikenal dengan pembunuhan terhadap rakyat sipil dalam masa “DOM”) di Aceh dan Papua sejak awal tahun 1990-an; pembunuhan sejumlah orang yang dituduh “tukang santet” di beberapa wilayah di Jawa yang terjadi pada parohan kedua tahun 1990-an’ pembunuhan yang terjadi dalam “peristiwa Trisakti dan Semanggi” pada parohan terakhir tahun 1990-an. Penghilangan secara paksa (enforced disappearence) atau penculikan (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak hidup) sejumlah aktivitas mahasiswa demokrasi oleh apa yang disebut sebagai “team Mawar Kopassus” pada parohan keduatahun 1990-an.Penyiksaan dan penganiayaan (pelanggaran atas hak untuk tidak disiksa) yang dilakukan oleh (aparat) negara. Pasal 33 ayat (2) UU.No. 39/1999. ‘setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. hak untuk tidak disiksa  dst, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apaun dan oleh siapapun, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya,’dan pasal 34 UU. No.39/1999; ‘setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. polisi/Brimob) terhadap sejumlah aktivis mahasiswa dalam kasus penculikan oleh Team Mawar Kopassus; penganiayaan oleh aparat negara terhadap sejumlah aktivis mahasiswa IAIN Ar Raniry di Banda Aceh; penyiksaan dan penganiayaan terhadap rakyat sipil oleh satuan militer di Meunasah, Aceh. iv. Penangkapan dan penahanan di luar hukum (melanggar kewajiban untuk menghormati hak kebebasan individu ) oleh aparat negara (polisi/Brimob) terhadap aktivis OMOP “Koalisi NGO HAM Aceh” pada masa Darurat Militer di Aceh. v. Pelarangan organisasi dan kegiatan organisasi (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan berpendapat dan berserikat) oleh aparat negara (Penguasa Darurat Militer) terhadap Kontras Banda Aceh pada bulan Juni 2003; Maklumat PDMD tentang pembatasan dan/atau pelarangan NGOs HAM dan kegiatannya. vi. Pelarangan atas dan pembatasan terhadap keyakinan ideology (keyakinan politik)  dan/atau agama (pelanggaran atas kewajiiban menghormati hak kebebasan berkeyakinan dan beragama individu)23 dalam kasus ketetapan MPRS XXV /196,  lihat pasal 34 UU.No. 39/1999 lihat pasal 24 (1) UU, No.39/1999: ‘setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai,’ pasal 101; ‘setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. lihat pasal 23 UU. No.39/1999: ‘setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, lihat pasal 22 (1) UU.No. 39/1999: ‘setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing dan berhak untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.’ Pasal 22 (2); ‘negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.’ pelarangan Jemaat Ahmadiyah (di Pancor, Lombok Timur), serta pelarangan pentas teater buruh dan teater lainnya. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia berupa tindakan negara atau melakukan tindakan yang memadai guna melindungi individu atau kelompok dari pelanggaran hak individu atau kelompok termasuk pencegahan atau pelanggaran penikmatan kebebasan individu atau kelompok.24 Pelanggaran by act of omission antara lain:

  1. Kegagalan aparat negara (polisi) untuk mencegah penyerangan terhadap kantor Kontras Jakarta di Jl. Mendut oleh ‘kelompok tak dikenal’ dan Jl. Cisadane oleh kelompok PPM beberapa waktu yang lalu; kegagalan aparat negara (polisi) mencegah penyerangan dan perusakan rumah dan masjid Jemaat Ahmadiyah di Pancor Lombok Timur akhir tahun 2002 yang lalu; kegagalan aparat negara (polisi dan militer) mencegah pembakaran lebih dari 500 gedung sekolah di Aceh pada bulan Pertama Darurat Militer di Aceh.
  2. Kegagalan aparat negara (polisi) mencegah pembunuhan sejumlah orang yang dituduh “tukang santet” diberbagai tempat di Jawa pada akhir daswarsa yang lalu; kegagalan aparat negara (polisi) mencegah pembunuhan sejumlah orang yang dituduh elaku tindak kejahatan dalam kasus “petrus” awal tahun 1980an.

iii. Kegagalan aparat negara (birokrasi pemerintah) untuk membayar ganti rugi tanah yang sesuai dengan harga pasar (memadai) dalam kasus waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah tahun 1980an; 24 Lihat pasal 8 dan pasal 71 UU. No.39/1999  kegagalan aparat negara (birokrasi pemerintah) untuk memaksa perusahaan pencemar lingkungan mengganti kerugian pada warga masyarakat setempat dalam kasus Newmont di Minahasa, kasus IIU di Porsea.

iv. Kegagalan aparat negara (pemerintah daerah) untuk memaksa perusahaan membayar upah buruh yang tepat berbagai kota di Indonesia.

Pelanggaran terhadap kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia dalam hal melakukan tindakan yang memadai untuk memenuhi penikmat atas pelayanan publik25 lewat acts of ommision, seperti :

  1. Kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar dari para pengungsi berbagai peristiwa: pengungsi kasus konflik horisontal di Kalimantan Barat’, pengungsi kasus konflik horisontal’ “Ambon”; pengungsi kasus “Aceh”
  2. Kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikangratis pada tingkat SD.

Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku bukan negara.

  1. Pembunuhan penduduk sipil26 oleh tentara pemberontak: pembunuhan penduduk sipil Aceh Oleh GAM.
  2. Pengusiran komunitas27 : pengusiran dan penolakan untuk kembali ke pemukiman semula terhadap etnis Madura dalam kasus ‘konfli lihat pasal 8 dan pasal 71 UU, No. 39/1999 Lihat pasal 9 UU. No.39/1999 ihat pasal 27 (1) UU. No. 39/1999: “ setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia’. horisontal di Kalimantan Barat; pengusiran penduduk sipil etnis Aceh oleh milisi sipil bukan etnis-Aceh yang didukung oleh TNI di wilayah Aceh Tengah.
  3. Serangan bersenjata oleh satu pihak melawan pihak yang lain:

serangan etnis yang satu terhadap etnis yang lain dalam kasus konflik horisontal di Ambon dan di Kalimantan Barat; serangan kelompok PDI Suryadi yang dibantu aparat keamanan atas kantor PDI-P di Jl. Diponegoro Jakarta; serangan milisi-sipil terhadap penduduk sipil etnis Aceh di Aceh Tengah.Serangan kelompok yang menamakan diri FPI terhadap gedung dan bangunan tempat usaha di berbagai tempat; serangan kelompok yang menamakan diri ‘anak buah Tommy Winata’ terhadap anggota Dewan Redaksi Tempo dan perusakan pagar gedung majalah Tempo.

  1. Serangan fisikal mendadak oleh pengawal melawan para pemrotes, serangan polisi anti huru-hara (dan PHH) terhadap mahasiswa (kasus Trisakti dan Semanggi), buruh, dan para demonstran (kasus pembredelan Editor, Detik, dan Tempo), dalam berbagai kasus demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia.
  2. Serangan fisikal kelompok yang menamakan diri ‘Banteng Muda’ terhadap mahasiswa demonstran di Malang.
  3. Pelanggaran oleh agen bukan-negara dalam wilayah hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
  4. Tingkat upah yang lebih rendah daripada yang dinyatakan di dalam

perundang-undangan: kasus pelanggaran atas ketetapan upah minimum regional di berbagai kota.

  1. Kebijakan yang bersifat diskriminatori28 di dalam pengangkatan buruh/pekerjaan/ karyawan: kasus ‘ET’ (eks-tahanan politik). Kasus anak-anak dari orang tua yang dituduh PKI.
  2. Perusakan tempat usaha oleh kelompok yang menamakan diri FPI.
  3. Pembuangan zat pencemar: kasus “Tapak semarang” kasus “Teluk Jakarta”, kasus ‘IIU’ di Porsea, Kasus “Newmont” di Minahasa, Peristiwa Pelanggaran. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: peristiwa satu-tindakan, peristiwa banyak-tindakan, dan peristiwa tanpa tindakan.

Berbagai bentuk peristiwa yang terjadi dalam praktek pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah:

  1. Peristiwa satu-tindakan: kasus pembunuhan buruh Marsinah; kasus peledakan bom di gedung WTC, gereja di berbagai tempat, rumah Dubes Filipina.
  2. Peristiwa banyak tindakan:
    1. rangkaian tindakan yang berkaitan: kasus penyiksaan Pengurus BEM IAIN Ar Raniry Banda Aceh, dilanjutkan pengambilan secara paksa, penangkapan, pemenjaraan, pangawasan oleh satuan polisi dan Brimob Banda Aceh; kasus pemeriksaan tanpa surat, dilanjutkan dengan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap guru Ngaji (ustadz) Muzakir Abdullah (disangka Muzakir Manaf Panglima GAM)oleh satuan militer di Nisam, Aceh Utara; kasus penangkapan secara 28 Melanggar pasal 4 UU. No.39/1999: ‘hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum…adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. paksa, dilanjutkan dengan pemerkosaan, penganiayaan, terhadap perempuan di Aceh oleh satuan Brimob dan TNI; kasus penggrebegan, dilanjutkan dengan penggledahan tanpa surat, pemeriksaan, penangkapan beberapa personel NGO koalisi HAM di Banda Aceh oleh satuan-satuan polisi.
    2.  Tindakan serentak: kasus pembunuhan tujuh orang (termasuk anakanak dan remaja) penjaga tambak di Aceh; kasus pemukulan dan penendangan para demonstran yang melakukan protes.
    3. Kombinasi tindakan berurutan dan serentak; kasus penangkapan di luar hukum dan pemeriksaan berbagai aktivis HAM di Banda Aceh Pelanggaran HAM bukan-berat Pelanggaran HAM bukan-berat-yang seringkali dimasukkan dalam kategori kejahatan biasa (ordinary crime)-berbeda dengan pelanggaran HAM berat-yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime)- dalam hal pelakunya, modus operansi, tujuan dan proses pertanggung-jawabannya. Wilayah yang dapat dilanggar oleh kejahatan biasa ini, dalam perspektif hak asasi manusia, bisa menjangkau baik wilayah hak asasi manusia yang non derogable maupun yang derogable.
      1. Pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat non derogable. Pasal 4 UU. No. 39 /1999 menyebutkan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun adalah:
        1. hak untuk hidup.
        2. Hak untuk tidak disiksa.
        3. hak kebebasan pribadi, pikiran hati nurani.
        4. Hak Thontowi, Jawir, pelanggran Hak asasi Manusia Berat dalam Perspektif Hukum Internasional dan hukum Nasional, makalah untuk dengar pendapat tentang persepsi masyarakat terhadap pengertian tidak pelanggaran hak asasi manusia yang berat, universitas Jenmdral Soedirman, Purwokerto, 17 Mei 2003. Beragama.
        5. hak untuk tidak diperbudak.
        6. hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum.
        7. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Penjelasan undang-undang ini selanjutnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘dalam keadaan apapun’ termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat, sedangkan yang dimaksud “siapapun” adalah negara, pemerintah dan atau anggota masyarakat. Dibawah ini hanya disebutkan beberapa contoh praktek pelanggaran atas hak asasi manusia yang non derogable:

  1. Pelanggaran atas hak untuk hidup (pasal 9 UU. No.39/1999): kasus pembunuhan atas Marsinah (buruh), Syarifudin/Udin (wartawan); dan kasus pembunuhan hakim, serta kasus pembunuhan lainnya.
  2. Pelanggaran atas hak untuk tidak disiksa (pasal 33 (1) UU.No.39/1999): penyiksaan atas Yudi Astono (kasus Marsinah), dan kasus penyiksaan tahanan dan narapidana yang lainnya.
  3. Pelanggaran atas hak kebebasan pribadi (pasal 15 UU. No. 39/1999), pikiran (pasal 23 UU.No.39/1999), dan hati nurani pasal 23 UU. No.39/1999): pelarangan pementasan teater (Rendra, Ratna Sarumpaet dll.), dan teater buruh (kasus TBI)
  4. Pelanggaran hak beragama (pasal 22 UU.No,39/1999): pelarangan jemaat Ahmadiyah di Pancor Lombok Timur.
  5. Pelanggaran hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum (pasal 17 dan pasal 29 UU,No.39/1999): peristiwa pengadilan massa atas mereka yang dituduh pencopet atau Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa hak untuk dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. perampok di satu pihak, dan pemberian ijin/kelonggaran pelaku tindak pidana korupsi yang tidak segera dieksekusi (misalnya kasus Akbar Tanjung).
  6. Pelanggaran hak asasi manusia yang deregoble:
    1. pelanggaran atas untuk berkumpul, berapat, dan berserikat (pasal 24)pelarangan pertemuan “Paguyuban Korban Orde Baru” di solo.
    2. Pelanggaran hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, hak untuk mogok (pasal 25): penerapan kembali “pasal karet”.
    3. Pelanggaran hak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam wilayah negara RI (pasal 17,40): kasus “cegah-tangkal” (cekal).
    4. Pelanggaran hak atas rasa aman (pasal 30, 35): sweeping KTP orang Aceh di Jakarta.
    5. Pelanggaran atas hak reproduksi perempuan (pasal 49): pelarangan atas hak cuti karena haid, pelecehan seksual (penggeledahan buruh perempuan pabrik)
    6. Pelanggaran atas hak anak (pasal 58, 63, 66): perdagangan anak, pelacuran anak, perekruitan anak sebagai ‘cantoi.
    7. Pelanggaran atas hak partisipasi dalam pemajuan, penegakan HAM (pasal 101): Maklumat PDMD yang melarang NGOs asing dan NGOs nasional bergiat di Aceh.
  1. B.     Pelanggaran HAM yang berat

Dalam ketentuan undang-undang , No. 26/2000 tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang takrif pelanggaran berat HAM, meskipun pasal 7 menyatakan : pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi

  1. Kejahatan genosida.
  2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sedangkan penjelasan pasal demi pasal hanya menyebutkan pengertian kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan ‘Rome Statue of The International Criminal Court. Pelanggaran berat HAM mengandung unsure kesengajaaan dan sikap membiarkan suatu perbuatan yang seharusnya dicegah (act of ommission), unsur sistematis yang menimbulkan akibat meluas dan rasa takut luar biasa, dan unsur serangan terhadap penduduk sipil. Kejahatan genosida sejauh ini belum ada contoh peristiwa praktek pelanggaran genosida di Indonesia yang mengandung semua unsur yang disebutkan di dalam Statuta Roma. Pasal 1 butir 2 hanya menyatakan bahwa:’ pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

De Guzman Menyebutkan Tiga Ciri Penting Dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Pertama, Adanya Serangan Yang Sistematik Dan Meluas; Kedua, Ditujukan Kepada Kelompok Sipil. Ketiga, Tindakan Yang Road From Rome: The Developing Law Of Crimes Against Humanity, Human Rights Quarterly, May 22 Nd, 2000, P.339) Lihat Juga; Fowler, Jerry, Kata Pengantar Statuta Roma Tetang Mahkamah Pidana Internasional; Keadilan Bagi Generasi Mendatang, Dalam Kasim, Ifdal (Ed), Statuta Roma; Mahkamah Pidana Internasional Mengadili: Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi, Jakarta, ELSAM. Pasal 6 statuta roma memberi takrif ‘genosida’ sebagai setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras dan keagaan, seperti misalnya:

  1. membunuh anggota kelompok tersebut.
  2. menimbulkan luka atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut,.
  3. secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian.
  4. memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut
  5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain

Statuta Roam ; mahkamah pidana internasional mengadili; kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan kejahatan terhadap kemanusiaan Pengadilan HAM yang telah dan sedang digelar Terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat terjadi di Timur Loro Sae, memperoleh kritik dan dikecam oleh para pegiat HAM sebagai yang tidak memenuhi standar internasional.  Pengadilan atas ‘kasus Trisakti dan Semanggi’ diganjal oleh keputusan Pansus DPR yang menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran berat HAM dalam kasus itu, meskipun hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan sebaliknya yaitu telah telah terjadi pelanggaran berat HAM. Pengadilan ‘kasus Tanjung Priok” sedang dalam proses, meski menuai protes oleh kerana dalam berkas tuntutan jaksa tidak dicantumkan nama para petinggi militer yang bisa diduga bertanggungjawab dalam peristiwa itu, berbagai peristiwa yang dapat dicurigai sebagai memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, antara lain adalah:

  1. Pembunuhan terhadap ratusan ribu orang yang dituduh sebagai PKI pada tahun 1965/66; pembunuhan sejumlah (orang yang dituduh) “preman” lewat: penembakan misterius (“Petrus”); pembunuhan Amir Biki (pimpinan kelompok kasus Tanjung priok) yang terjadi dalam peristiwa Tanjung priok, pembunuhan dalam kasus Talangsari- Lampung; pembunuhan yang terjadi di Aceh selama masa DOM; perang, kejahatan agresi, Jakarta, ELSAM, 2000, p,5; bandingkan dengan pasal 8 UU No.26/2000 Pasal 9 UU. No.26/2000 Menyebutkan bahwa ‘kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu sebagian dari serangan meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
    1. Pembunuhan.
    2. Pemusnahan.
    3. Perbudakan.
    4.  pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
    5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (Asas-Asas) ketentuan pokok hukum internasional.
    6. Penyiksaan.
    7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan hamil, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
    8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional.
    9. penghilangan orang secara paksa.
    10. kejahatan apartheid (banding: Pasal 7 Statuta Roma Dalam Kasim, Ifdal (Ed) 2000, P,5. Bandingkan Dengan Pasal 8 UU No.26/2000) pembunuhan Muzakir Abdullah (guru ngaji), pembunuhan anas (anakanak sekolah dalam kasus extra judicial execution di tambak).
  1. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa35 etnis Madura dari Kalimantan Barat dalam peristiwa konflik horisontal di wilayah itu; pengusiran penduduk asli etnis Aceh oleh milisi-sipil penduduk tidak asli (Pujakesuma) yang didukung militer di Aceh Tengah.
  2. Penyiksaan36 para aktivis, mahasiswa yang diculik oleh Kopassus dalam kasus ‘Penculikan Aktivis’; penyiksaan atas aktivis mahasiswa demokrasi (dalam kasus penculikan aktivis), penyiksaan atas penduduk sipil di Aceh.
  3. Perkosaan yang terjadi dalam peristiwa kasus “kerusuhan Mei 1998; dan terjadi dalam peristiwa Aceh selama konflik dan konflik internal bersenjata.
  4. Penghilangan orang secara paksa 38 terhadap para aktifis mahasiswa dan terhadap penduduk sipil di Aceh selama konflik. penjelasan pasal 9 UU, No. 26/2000 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat itnggal secara sah, tanpa didasari alas an yang diizinkan oleh hukum.

penjelasan pasal 9 UU, No. 26/2000 menyatakan bahwa “yang dimaksud penyiksaan dalam ketentuan ini adalah sengaja dan melawan hokum menimbulkan kesakkitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan di dalam kedua kasus ini masih diperdebatkan apakah tindakan perkosaan itu memenuhi unsure sistematis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 UU. No.26/2000 Yang dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa’ yakni penangkapan, penahanan atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau utuk memberikan informasi tentang nsib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hokum dalam jangka waktu yang lama

  1. C.    kejahatan Perang

 

Kejahatan perang termasuk dalam pelanggaran berat HAM karena merupakan bagian dari satu rencana atau kebijakan besar, dan melanggar  konvensi Jenewa 12 Agustus 1949,39 pasal 3 konvensi ini khususnya melindungi penduduk sipil dan personel militer yang tidak lagi secara aktif mengambil bagian dalam permusuhan selama terjadinya konflik bersenjata internal. Selain itu, konvensi ini melarang pembunuhan, penyiksaan, perlakuan kejam, penyanderaan, perlakuan mempermalukan dan mendegradasikan, penghukuman dan pembunuhan ekstra-yudisial. Konvensi ini mendesak perlindungan minimal atas proses pengadilan yang jujur dan satu kewajiban yang memaksa untuk mengumpulkan dan merawat yang terluka dan sakit40. Meskipun masih harus dilakukan penyelidikan yang lebih seksama, konflik internal bersenjata di Aceh telah memperlihatkan adanya indikasi pelanggaran Konvensi Jenewa sebagaimana terlihat dari berbagai peristiwa yang antara lain bisa dikategorikan sebagai berikut:

  1. Pembunuhan diluar hukum: pembunuhan terhadap penduduk sipil bukankombatan yang sama sekali tidak terkait dengan salah satu pihak yang berkonflik senjata, baik yang dilakukan oleh GAM, TNI/POLRI, atau orang tak dikenal. Indonesia Telah Meratifikasi Konvensi Genewa Ini Yang Disahkan Dengan UU 59/1958, LN 1958-109,TLN 1644. Oleh Karena Itu Negara Indonesia Beserta Aparatnya Mempunyai Kewajiban Menurut Hukum Internasional Untuk Melaksanakan Pasal 3 Yang Sama Untuk Keempat Konvensi Genewa 1949 Dalam Konflik Bersenjata Di Aceh. Protocol II Belum Diratifikasi, Sehinggga Secara Yuridis Formal Indonesia Tidak Terikat Oleh Ketentuan Protocol II. Tetapi Protocol Ini Telah Disepakati Oleh 155 Negara (80%), Oleh Karena Itu Indonesia Dapat Menrapkan Isi Protocol Itu Karena Sudah Menajdi Kebiasaan Internasional (Lihat Soeprapto, Enny, Hukum Humaniter Internasional Dan Konflik Bersenjata Di Aceh, Makalah Pada Seminar Tentang Konflik Aceh Dalam Perspektif Hokum Humaniter, Jakarta 4 Juni 2003 Dermot Groone, The Handbook Of Human Rights Investigation: A Comprehensive Guide To The Investigation And Documentation Of Violent Human Right Abuses, Northborough, Massachusetts, 2001
  2. Penyiksaan dan perlakuan kejam (tidak manusiawi); penduduk sipil mengalami penyiksaan fisik dan perlakuan kejam selama masa Darurat Militer oleh pihak yang berkonflik, atau oleh orang tak dikenal; sejumlah mayat tidak diperlakukan dengan baik (kasus kuburan massal di Aceh Tengah, kuburan yang tidak biasa/ wajar di Aceh Utara dan Biereuen)
  3. Penangkapan serampangan: saksi memberikan kesaksian adanya penangkapan serampangan tanpa surat penangkapan, dan seringkali diserta dan/atau diteruskan dengan penyiksaan fisik oleh polisi/Brimob dan TNI.
  4. Pelecehan seksual (perlakuan mempermalukan): sejumlah saksi member kesaksian atas pembukaan baju secara paksa oleh Brimob dan/atau TNI, dan sejumlah saksi lainnya memberi kesaksian atas perkosaan perempuan Aceh oleh Brimob dan/atau TNI.
  5. Penyanderaan: TNI menuduh GAM menjadikan penduduk sipil sebagai ‘tameng.
  6. Penggunaan anak dalam kelompok bersenjata: TNI menuduh GAM menggunakan anak-anak, sebagai controh; TNI menembak mati anakanak dalam kasus extra judicial execution di tembak.
  7. Perusakan prasarana dan sarana umum yang penting: pembakaran gedung sekolah (lebih dari 500 hanya dalam waktu sebulan sejak penetapan Darurat Militer), penggunaan gedung sekolah untuk pos militer, penumbangan tiang kabel listrik, penjebolan jembatan dan gorong-gorong.

BAB IV

PENUTUP

 

Kesimpulan

Menurut ketentuan UU. No. 39/1999 tindakan kejahatan, yaitu: ‘Satu tindakan  yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang bersifat melukai atau merusak masyarakat dan telah dilarang oleh hukum domestik negara

Yang dianggap melanggar hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

Dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi

  1. Kejahatan genosida.

Kejahatan genosida sejauh ini belum ada contoh peristiwa praktek pelanggaran genosida di Indonesia yang mengandung semua unsur yang disebutkan di dalam Statuta Roma. Pasal 1 butir 2 hanya menyatakan bahwa:’ pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undan-undang

  1. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

De Guzman Menyebutkan Tiga Ciri Penting Dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Pertama, Adanya Serangan Yang Sistematik Dan Meluas; Kedua, Ditujukan Kepada Kelompok Sipil. Ketiga, Tindakan Yang Road From Rome: The Developing Law Of Crimes Against Humanity, Human Rights Quarterly,

 

 

Balikpapan,  januari 2012

penulis

tugas aku

contoh kasus pelanggaran HAM

Anak Buah Hasanudin Dituntut 20 Tahun Penjara

Jakarta – Setelah otak kasus mutilasi 3 siswi SMU Poso, Hasanudin, menjalani sidang tuntutan, kini giliran anak buahnya, Lilik Purnomo dan Irwanto Irano. Keduanya dituntut 20 tahun penjara. Tuntutan dibacakan secara bergantian oleh JPU Firmansyah dan Muji Raharjo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jalan Gadjah Mada, Rabu (21/2/2007). Hasanudin sebelumnya juga dituntut 20 tahun bui. Wajah Lilik yang terbalut kemeja warna ungu bermotif garis-garis dan Irwanto yang memakai kemeja warna hijau terlihat tenang mendengarkan tuntutan itu. “Kedua terdakwa telah memenuhi dakwaan pertama yakni pasal 15 jo pasal 7 Perpu nomor 1/2002 jo pasal 1 UU 15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme,” kata Muji di hadapan majelis hakim yang diketuai Liliek Mulyadi. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa melakukan perbuatan yang sadis dan tidak berkemanusiaan sehingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan masyarakat resah khususnya masyarakat Bukit Bambu, Poso. Hal-hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan, mengakui kesalahan dan tidak mempersulit persidangan dan telah dimaafkan oleh keluarga korban. “Kami meminta kepada majelis hakim agar kedua terdakwa bersalah dan masing-masing dijatuhi hukuman 20 tahun dikurangi masa tahanan,” kata Muji. Kuasa hukum terdakwa Abu Bakar Rasyide meminta waktu 10 hari kepada majelis hakim untuk menyusun pledoi atau pembelaan. Namun permintaan itu ditolak. “Kan perpanjangan penahanan habis 20 Maret. Menurut surat edaran MA, 10 hari sebelum berakhir harus sudah diputus,” kata Liliek. Majelis hakim akhirnya memutuskan sidang dilanjutkan pada 5 Maret dengan agenda pembacaan pledoi. Usai sidang, Lilik terlihat adem ayem menanggapi putusan itu. “Kan baru sebatas tuntutan, nanti ada upaya lain,” sahutnya sambil nyengir. Sedangkan Abu mengaku tuntutan itu terlalu berat lantaran kliennya hanya sebatas menjalankan perintah Hasanudin, otak mutilasi siswi Poso.

Contoh Pelanggaran HAM yang Terjadi di Sekolah
Tarik Biaya Sekolah Kepsek Bisa Dituduh Pelanggaran HAM

Jakarta – Sekolah yang memungut biaya sekolah anak terutama pada keluarga miskin, bisa dikenakan pelanggaran HAM, karena salah satu hak anak yang dilindungi negara adalah hak untuk mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma.“Apalagi masyarakat miskin termasuk dalam golongan yang dilindungi Undang-undang untuk mendapatkan pendidikan cuma-cuma. Kepala sekolah dapat dikenai pasal pelanggaran HAM,” demikian pengamat pendidikan Ade Irawan dari Koalisi Pendidikan di Jakarta, Senin (14/7).Menurutnya pihak Koalisi Pendidikan sudah mendirikan pos-pos pengaduan di beberapa daerah untuk menampung semua keluhan masyarakat termasuk soal pungutan biaya sekolah anak. “Namun masyarakat bisa langsung mengadukan pada Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak,” katanya.Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah diisyaratkan berhati-hati menetapkan biaya pendidikan tinggi karena bisa menutup ruang bagi masyarakat tidak mampu mengenyam pendidikan, dan akhirnya bisa dilaporkan pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) di bidang pendidikan. “Kepsek perlu hati-hati menetapkan biaya pendidikan tinggi, karena jika memberatkan masyarakat apalagi bagi siswa miskin, dapat dilaporkan sebagai pelanggaran HAM,” kata praktisi hukum dari LBH Padang, Sudi Prayitno, di Padang, Sabtu (12/7).Dia mengatakan hal tersebut, terkait sejumlah sekolah setingkat SD, SMP dan SMA di Kota Padang menetapkan biaya tinggi bagi siswa barunya.Informasi yang terhimpun di Kota Padang, biaya masuk sekolah bagi siswa baru setingkat SMP mulai Rp 315.000/siswa sampai Rp 445.000/siswa dan untuk siswa SMA dipungut rata-rata diatas Rp1 juta /siswa termasuk uang pembangunan.Sudi mengatakan, biaya pendidikan tersebut dinilainya tinggi dan memberatkan masyarakat dan bisa dilaporkan sebagai bentuk pelanggaran HAM apalagi kondisi itu mengakibatkan terhambatnya sebagian masyarakat mengenyam bangku sekolah.Pendidikan itu, katanya, telah diatur konstitusi, jadi jika penyelenggaraannya terkesan memberatkan maka dapat dilaporkan sebagai pelanggaran HAM dan konstitusi. “Semestinya pendidikan bisa dinikmati masyarakat dengan biaya murah, karena telah diatur oleh konstitusi dan juga banyak bantuan lainnya untuk biaya pendidikantersebut,” katanya.
(web warouw/ant)

 

 

 

Berikut ini akan ditampilkan beberapa contoh pelanggaran HAM di Indonesia selama Orde Baru sepanjang tahun 1990-1998, seperti yang dikutip dari http//:www.sekitarkita.com, adalah sebagai berikut :

1991 :

1. Pembantaian dipemakaman santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap pemuda. Pemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya 200 orang meninggal

1992 :

1. Keluar Kepres tentang Monopoli perdagangan oleh perusahaan Tommy Suharto

2. Penangkapan Xanana Gusmao

1993 :

1. Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei 1993.

1996 :

1. Kerusuhan anti Kristen di Tasikmalaya. Peristiwa ini dikenal dengan kerusuhan Tasikmalaya. (26 Desember 1996)

2. Kasus tanah Balongan

3. Sengketa antara penduduk setempat dengan pabrik kertas Mucura Enim mengenai pencemaran lingkungan

4. Sengketa tanah Manis Mata

5. Kasus Waduk Nipoh di Madura, dimana korban jatuh karena ditembak aparat. Ketika mereka memprotes penggusuran tanah mereka

6. Kerusuhan Situbondo, puluhan Gereja di bakar

7. Kerusuhan Sambas Sangvaledo. (30 Desember 1996)

1997 :

1. Kasus tanah Kemayoran

2. Kasus pembantaian mereka yang di duga pelaku dukun santet di Ja-Tim

1998 :

1. Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus. Aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan di perkosa dan harta benda hilang. Tanggal 13-15 Mei 1998

2. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di Jakarta, dua hari sebelum kerusuhan Mei

3. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demontrasi menentang Sidang Istimewa 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13-14 November 1998 dan dikenal dengan Tragedi Semanggi, dan lain-lain.

Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, masih banyak contoh-contoh lain yang tidak dapat semuanya ditulis disini.

 

 

 

 

 

Contoh-Contoh Pelanggaran HAM Di Indonesia Dan Kasus HAM

11:03 pm » 11:03 pm » Berita Nasional » No Comment

Banyak sekali contoh kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi di Indonesia, bahkan belakangan ini kasus pelanggaran hak Asasi Manusia (HAM) masih sering terjadi walaupun sudah ada sistem pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM seperti adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,  Namun masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi baik pelanggaran HAM berat maupun ringan.

Bahkan dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi  masih banyak pula yang belum tuntas secara hukum, hal itu tentu saja tak lepas dari kemauan dan  itikad baik pemerintah untuk menyelesaikannya  sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pengendali keadilan bagi bangsa ini.

Namun demikian, seperti dikutip dari republika.com, bahwa Presiden SBY masih  berkomitmen kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Hal ini dikatakan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dalam keterangan pers usai pertemuan dengan Presiden SBY, Jumat (13/5) di Kantor Presiden,

Contoh kasus HAM masa lalu seperti kasus Talang Sari Lampung, Alasprogo (Jawa Timur) dan peristiwa kericuhan 1998 silam yang juga akan dibuka lagi termasuk mengenai konflik agraria yang belakangan ini sering terjadi, seperti di Kebumen, Jawa Tengah, dan Alas Progo, Jawa Timur.

Dibawah ini beberapa contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

1. PELANGGARAN HAM OLEH TNI

Kasus ini sering terjadi pada pemerintahan Suharto, dimana waktu itu TNI dan Polri menjadi salah satu alat untuk kekuasaan. Kasus HAM yang elibatkan TNI ini mencapai puncaknya pada akhir prmerintahan Orde Baru saat rakyat mulai mengadakan perlawanan.

2. KASUS PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI MALUKU

Akibat konflik dan kekerasan yang terjadi dimaluku tercatat  tercatat 8000 orang tewas dan sekitar 4000 orang luka – luka, termasuk ribuan rumah, perkantoran dan pasar hancur dibakar, ratusan sekolah hancur serta terdapat 692.000 jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku.

3. PELANGGARAN HAM TERHADAP ANAK

Anak sebagai sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya anak selalalu dipersiapkan untuk bisa mengemban cita-cita bangsa bukan justru sebaliknya tak sedikit orang yang merampas hak anak. Contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada anak seperti pembuangan bayi, penelantaran anak, gizi buruk hingga penularan HIV/Aids dsb.

Dala beberapa tahun terakhir kasus pembuangan bayi yang dilakukan orang tuanya terus meningkat berdasarkan catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Pada tahun 2008 seperti yang tercatat pada  Komnas PA telah terjadi pengaduan kasus pembuangan bayi sebanyak 886 bayi.

Sedangkan tahun 2009 jumlahnya meningkat menjadi 904 bayi. Tempat pembuangan bayi juga beragam, mulai dari halaman rumah warga, sungai, rumah ibadah, terminal, stasiun kereta api, hingga selokan dan tempat sampah, Dari kasus ini 68% bayi meninggal sedangkan sisanya masih hidup diasuh masyarakat atau dititip dipanti asuhan dan masih banyak lagi contoh-contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia

 

hukum kelembagaan Negara

kelembagaan Negara

sebelum perubahan uud 1945 dibagi 2 yaitu

  1. horizontal sepharation of power
  2. vertical dishibution of power

contoh pada pasal 5 ayat 1

  1. sebelum perubahaan presiden memiliki kwenangan membuat uu yg di setujui dpr
  2. sesudah perubahan presiden boleh mengajukan ruu kepada dpr, jadi presiden hanya mengajukan ruu bukan membuat uu.

uud 1945 sesudah di amandemen menggunakan system checks and balance. susunan dalam  checks and balance yaitu :

bpk——ma/mk———mpr+dpr+dpd———-presiden

yang mana dalam system Negara menggunakaan trias politika.

kedudukan dan wewenang lembaga – lembaga Negara.

Deskripsi Struktur Ketatanegaraan RI “Setelah” Amandemen UUD 1945:
Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Perubahan (Amandemen) UUD 1945:
* Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.
* Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
* Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
* Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
* Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
* Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.
MPR
* Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
* Menghilangkan supremasi kewenangannya.
* Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
* Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
* Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
* Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
DPR
* Posisi dan kewenangannya diperkuat.
* Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
* Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
* Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
DPD
* Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
* Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
* Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
* Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
BPK
* Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
* Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
* Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
* Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
PRESIDEN
* Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
* Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
* Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
* Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.
* Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
* Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
MAHKAMAH AGUNG
* Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
* Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
* Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
* Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
MAHKAMAH KONSTITUSI
* Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
* Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara,

Perbedaan Sistem Pemerintahan Sebelum dan Sesudah Amandemen

Posted on October 22, 2009 by Nanda Firdaus

Dalam sejarah indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada UUD 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dalam proses tersebut, terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Perbedaan tersebut adalah:

1. MPR

  • SEBELUM AMANDEMEN

Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

WEWENANG

  • membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.
  • Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.
  • Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden.
  • Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
  • Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.
  • Mengubah undang-Undang Dasar.
  • Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
  • Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
  • Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.
  • SESUDAH AMANDEMEN

Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

WEWENANG

  • Menghilangkan supremasi kewenangannya
  • Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN
  • Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu)
  • Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
  • Melantik presiden dan/atau wakil presiden
  • Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
  • Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden
  • Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
  • MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN

2. DPR

  • SEBELUM AMANDEMEN

Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

WEWENANG

  • Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
  • Memberikan persetujuan atas PERPU.
  • Memberikan persetujuan atas Anggaran.
  • Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.
  • Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota-anggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi.
  • SESUDAH AMANDEMEN

Setelah amandemen, Kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya.

WEWENANG

  • Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
  • Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  • Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
  • Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah

3. PRESIDEN

  • SEBELUM AMANDEMEN

Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power). Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup.

WEWENANG

  • Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.
  • Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
  • Menetapkan Peraturan Pemerintah
  • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

PEMILIHAN
Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR.

  • SETELAH AMANDEMEN

Kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode.

WEWENANG

  • Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
  • Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden.
  • Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
  • Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
  • Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
  • Menetapkan Peraturan Pemerintah
  • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
  • Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
  • Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
  • Menyatakan keadaan bahaya

PEMILIHAN

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.

Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

4. MAHKAMAH KONSTITUSI

  • SEBELUM AMANDEMEN

Mahkamah konstitusi berdiri setelah amandemen

  • SETELAH AMANDEMEN

WEWENANG

  • Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
  • Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

KETUA

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun). Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.

Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan disumpah pada 22 Agustus 2006. Pada 19 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru diangkat melakukan voting tertutup untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti 2008-2011 dan menghasilkan Mohammad Mahfud MD sebagai ketua serta Abdul Mukthie Fadjar sebagai wakil ketua.
HAKIM KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Hakim Konstitusi periode 2003-2008 adalah:

  1. Jimly Asshiddiqie
  2. Mohammad Laica Marzuki
  3. Abdul Mukthie Fadjar
  4. Achmad Roestandi
  5. H. A. S. Natabaya
  6. Harjono
  7. I Dewa Gede Palguna
  8. Maruarar Siahaan
  9. Soedarsono

Hakim Konstitusi periode 2008-2013 adalah:

  1. Jimly Asshiddiqie, kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh Harjono
  2. Maria Farida Indrati
  3. Maruarar Siahaan
  4. Abdul Mukthie Fajar
  5. Mohammad Mahfud MD
  6. Muhammad Alim
  7. Achmad Sodiki
  8. Arsyad Sanusi
  9. Akil Mochtar

5. MAHKAMAH AGUNG

  • SEBELUM AMANDEMEN

Kedudukan: :
Kekuasan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman (Pasal 24 (1)). Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif.

WEWENANG
Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu.

  • SETELAH AMANDEMEN

Kedudukan:
MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping itu sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen ). Dalam melaksanakan kekusaan kehakiman , MA membawahi Beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara( Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen).

WEWENANG

  • Fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
  • Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
  • Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
  • Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi

6. BPK

  • SEBELUM AMANDEMEN

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undangundang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat” PASAL 23

  • SESUDAH AMANDEMEN

Pasal 23F
(1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
(2) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G
(1) BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK di atur dengan undang-undang

makalah landasan kontinen

KONSEP LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Konvensi Hukum Laut International atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah landas kontinen hingga mencapai 350 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan ketentuan UNCLOS jarak yang diberikan adalah 200 mil laut, maka sesuai ketentuan yang ada di Indonesia berupaya untuk melakukan submisi (submission) ke PBB mengenai batas landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut.

Konsep landas kontinen ini, pertama kali diajukan oleh Amerika Serikat pada Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1958 yaitu Presiden Amerika Serikat (AS), Harry S. Truman, yang pertama kali memproklamirkan. Tepatnya pasca-Perang Dunia II, pada tanggal 28 September 1945. ”Whereas the Goverment of the United States of America, aware of the long range world wide need for new sources of petroleum and other minerals, holds the view the efforts to discover and make available new supplies of these resources should be encouraged,…” demikian Presiden Truman mengawali proklamasinya.

Tindakan Presiden Truman memproklamirkan konsep landas kontinen adalah bertujuan untuk mencadangkan kekayaan alam pada dasar laut dan tanah dibawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Amerikan Serikat, terutama kekayaan mineral khususnya minyak dan gas bumi. Namun konsep ini tidak bertujuan untuk mengurangi hak kebebasan berlayar atas atau melalui perairan yang terdapat di atas landas kontinen karena statusnya tetap sebagai laut lepas.

Konsep landas kontinen dalam hukum laut tidak berhubungan dengan kekayaan mineral dalam dasar laut tetapi berkaitan dengan kekayaan hayati atau perikanan. Pengertian landas kontinen pertama kali diperkenalkan oleh Odon de Buen seorang Spanyol dalam Konferensi Perikanan di Madrid di tahun 1926. Konsepsi landas kontinen dikemukakan dengan perikanan berdasarkan anggapan bahwa perairan diatas dataran kontinen merupakan perairan yang baik sekali untuk kehidupan ikan.

Apabila dianalisis tindakan dari pemerintah Amerika Serikat menganai konsep landas kontinen dapat digolongkan menjadi 4 bentuk yaitu :
1. Tindakan perluasan yurisdiksi yang ditujukan kepada penguasaan kekayaan alam yang terkandung dalam dasar laut dan tanah dibawah laut yang berbatasan dengan pantai.
2. Perluasan yurisdiksi atau dalam beberapa hal kedaulatan atas dasar laut dan tanah dibawahnya.
3. Perluasan kedaulatan atas lautan (dengan atau tanpa menyebut landas kontinen) hingga suatu ukuran jarak tertentu misalnya 200 mil.

Pada 30 April 1987 di New York diadakan Konvensi Hukum Laut PBB Ke-III. Pada konferensi ini telah disepakati pengaturan rejim-rejim hukum laut dan bagi Indonesia pengakuan bentuk negara kepulauan yang diatur hak dan kewajibannya merupakan keputusan terpenting.

Pengakuan dunia internasional ini, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1985. Sejak diberlakukannya undang-undang ini pada 31 Desember 1985, Indonesia terikat dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, dan harus menjadi pedoman dalam pembuatan Hukum Laut Internasional selanjutnya. Hal yang mengatur tentang landas kontinen di atur di dalam Pasal 76 UNCLOS 1982 yang kemudian dituangkan dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1973 oleh pemerintah Indonesia.
Berdasarkan posisi geografis dan kondisi geologis, Indonesia kemungkinan memiliki wilayah yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan penarikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut. Kenyataan ini menjadi tantangan para pemangku kepentingan dan profesi bidang terkait untuk menelaah secara seksama kemungkinan-kemungkinan wilayah perairan landas kontinen di luar 200 mil laut ini.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memfokuskan penulisan ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982?
2. Bagaimana kepentingan Indonesia terhadap konsep landas kontinen tersebut ?

Tujuan Penulisan
1. Untuk menjelaskan konsep landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982.
2. Untuk menjelaskan kepentingan Indonesia terhadap konsep landas kontinen tersebut.

BAB II
PEMBAHASAN

Konsep Landas Kontinen dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982
Konsep landas kontinen diatur dalam bab khusus pada UNCLOS 1982, yaitu Bab VI tentang Landas Kontinen dari Pasal 76 hingga Pasal 85. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982, dikatakan bahwa landas kontinen negara pantai terdiri dari dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya, yang mencakup keseluruhan perpanjangan alami dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang memagari garis kontinental, atau sejauh 200 mil dari garis pangkal dimana garis territorial diukur jika bagian luar yang memagari garis continental tidak bisa diperpanjang sampai pada jarak tersebut.

Landas kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah hukum. Secara sederhana landas kontinen dapat diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun keadalam laut sampai akhirnya disuatu tempat tanah tersebut jatuh curam di kedalaman laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam, agar sumber-sumber alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada.

Penjelasan dalam Pasal 76 UNCLOS merupakan pencerminan dari kompromi antara negara-negara pantai yang memiliki landas kontinen luas seperti Kanada yang mendasarkan kriteria eksploitasibiltas sebagaimana termuat dalam UNCLOS 1958 karena penjelasan pada UNCLOS 1958 tentang landas kontinen sangat berbeda dengan pengertian Pasal 76 UNCLOS 1982, sehingga negara-negara pantai dengan landas kontinen yang luas tetap mempertahankan posisi bahwamereka memiliki hak di seluruh landas kontinennya dengan negara-negara yang menginginkan kawasan internasional seluas mungkin.

Pada umumnya, kompromi merupakan masalah yang sulit untuk dicapai. Hal itu terbukti dengan ketentuan-ketentuan konvensi yang menetapkan batas terluar dari tepian kontinen yang terletak di luar jarak 200 mil. Untuk itu, negara-negara pantai dapat memilih satu di antara dua cara penetapan batas tersebut, yaitu :
1. Dengan menarik garis diantara titik-titik dimana ketebalan sedimen karang paling sedikit 1 persen dari jarak terpendek pada titik-titik tersebut ke kaki lereng kontinen; atau
2. Dengan menarik garis di antara titik-titik yang ditetapkan yang panjangnya tidak melebihi 60 mil laut dari kaki lereng kontinen (Pasal 76 (4) UNCLOS 1982)
Selanjutnya ditetapkan bahwa untuk kedua cara tersebut setiap garis yang menghubungkannya antara dua titik tidak boleh melebihi 60 mil laut (Pasal 76 (7) UNCLOS 1982). Kemudian titik-titik untuk penarikan garis tersebut tidak boleh terletak lebih dari 350 mil laut dari garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial atau tidak boleh terletak lebih dari 100 mil laut dari kedalaman 2500 meter (Pasal 76 (5) UNCLOS 1982).

Para perumus konvensi menyadari bahwa penerapan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan permasalahan. Untuk itu, dibentuklah ketentuan dalam konvensi mengenai Komisi Batas Landas Kontinen (Pasal 76 (8) dan Lampiran II UNCLOS 1982). Suatu negara pantai yang akan menetapkan batas terluar landas kontinennya lebih dari 200 mil laut harus memberitahu komisi yang beranggotakan 21 orang tersebut, mengenai data ilmu pengetahuan dan teknis yang mendasari penetapan batas tersebut. kemudian komisi ini akan mempertimbpangkan serta membuat rekomendasi. Dalam hal ini komisi harus mempertimbangkan Lampiran II apabila terdapat pengecualian terhadap peraturan-peraturan yang dituangkan pada Pasal 76 UNCLOS 1982 jika negara pantai tidak menyetujui rekomendasi dari komisi yang memiliki kewenangan menetapkan pandangnya kepada negara pantai.

Berdasarkan Pasal 77 UNCLOS 1982 negara pantai menikmati hak berdaulat untuk mengeskplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam di landas kontinen yang berada dalam batas 200 mil zona ekonomi eksklusif, hak-hak tersebut bersamaan dengan hak-hak yang dinikmati berdasarkan Pasal 56 UNCLOS 1982 tentang zona eknomi eksklusif. Dengan demikian rezim landas kontinen yang independen hanya yang terletak di luar batas tersebut. Kemudian terkait dengan hak dan penggunaan landas kontinen, negara asing berhak melakukan penanaman kabel dan jalur pipa melalui atau pada landas kontinen sebuah negara pantai, hal tersebut diatur pada Pasal 79 UNCLOS 1982. Negara pantai yang bersangkutan hanya bisa menentukan jalur kabel atau pipa yang akan ditanam tetapi tidak dapat melarang atau mengharuskan ketentuan penanaman kabel dan pipa tersebut. Pada Pasal 83 UNCLOS 1982 mengatur tentang ketentuan penetapan batas landas kontinen antara negara-negara yang pantainya berbatasan dan berhadapan. Dimana ketentuannya sama halnya dengan zona ekonomi eksklusif.

Landas Kontinen Ekstensi
Pasal 76 (4) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa “for teh purposes of this Convention, the coastal State shall esthablish the outer edge of the continental margin wherever the margin extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured…”. hal tersebut menegaskan bahwa dimungkinkan untuk mengajukan klaim atas landas kontinen yang melebihi 200 mil laut atau disebut dengan Landas Kontinen Ekstensi. Karena banyak kasus dimana kondisi geologi dan geomorfologis suatu negara pantai yang mengharuskan menarik batas landas kontinen melebihi 200 mil atau pada umumnya dimungkinkan sepanjang 350 mil laut.

Berdasarkan UNCLOS 1982 penentuan batas landas kontinen ekstensi dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 kriteria yang diatur pada Pasal 76. Dua kriteria pertama adalah yang membolehkan (formulae) sedangkan dua kriteria terakhir adalah yang membatasi (constraints). Berikut syarat yang membolehkan (formulae):
1. Didasarkan pada titik tetap terluar pada titik mana ketebalan batu endapan (sedimentary rock) paling sedikit sebesar 1 persen dari jarak terdekat antara titik tersbeut dengan kaki lereng kontinen. Persentase ini dihitung dengan membandingkan tebalnya batu sedimen di suatu titik terhadap jarak titik tersebut dari kaki lereng.
2. Batas terluar landas kontinen ekstensi juga bisa ditentukan dengan menarik garis berjarak 60 mil laut dari kaki lereng kontinen (hedberg line) ke arah laut lepas.
Pada penerapannya, batas terluar landas kontinen ekstensi merupakan kombinasi dari dua syarat di atas yang dalam hal ini akan dipilih garis terluar yang paling menguntungkan negara yang bersangkutan. Namun demikian, garis terluar ini belumlah merupakan garis batas landas kontinen ekstensi final karena masih harus diuji dan memenuhi dua syarat pembatas (constraints) berikut :
1. Batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil dari garis pangkal sebagai referensi mengukur batas teritorial; atau
2. Batas terluar dari landas kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari kontur kedalaman 2.500 meter isobath.

Kepentingan Indonesia Terhadap Konsep Landas Kontinen
Sebagai negara kepulauan Indoensia mempunyai penguasaan penuh dan hk eksklusif atas kekayaan alam atau milik negara. Akibat adanya penguasaan, maka setiap kegiatan di landas kontinen Indonesia seperti eksplorasi atas daratan kontinen dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam maupun penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam, harus dilakukan sesuai dengan kehijaban yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. adanya kehijaban tersebut bagi pemerintah Indonesia merupakan kepentingan untuk dilakukannya pengawasan yang diperlukan, agar hal-hal yang dianggap tidak memadai dapat dilakukan tindakan pengamanan secara dini namun di sisi lain dengan adanya kehijaban tersebut pengurangan kebebasan sekaligus harus diikuti dan tunduk pada segala ketentuan yang ada.

Kemudahan yang diberikan dalam melaksanakan eksplorasi maupun eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dapat diperoleh berupa:
1. Dapat dibangunnya instalasi-instalasi di landas kontinen.
2. Dapat digunakannya kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya untuk kepentingan kegiatan.
3. Dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan instalasi-instalasi atau alat-alat yang ada
Pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen sepenuhnya menjadi wewenang negara pantai dengan memperhatikan batasan-batasan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pantai dan adanya kemungkinan timbulnya salah paham atau salah pengertian yang mengakibatkan perselisihan antar kepentingan-kepentingan dalam pemenfaatan sumber kekayaan alam akan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk menyelesaikannya.

Dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut diatas diberlakukan segala peratuan perundang-undangan yang ada dan relevan dengan masalahnya, tindakan sepihak dari pemerintah Indonesia dapat dilakukan dengan mengambil langkah kebijakan sebagai berikut :
1. Menghentikan sementara waktu kegiatannya.
2. Mencabut izin usaha untuk tidak melakukan usahanya di wilayah landas kontinen Indonesia.
Sebagai suatu ketentuan dalam melaksanakan kegiatan di landas kontinen dan kegiatan tersebut diatas harus diindahkan dan dilindungi kepentingan yang berkaitan dengan :
1. Perhatian dan keamanan nasional.
2. Perhubungan.
3. Telekomunikasi dan transmisi listrik dibawah laut.
4. Perikanan.
5. Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya.
6. Cagar alam
Untuk saling mengaja kepentingan baik terhadap negara Indonesia selaku negara pantai maupun kepentingan bangsa lain merupakan tindakan dalam menjaga keseimbangan agar tetap terpeliharanya keseimbangan situasi, sehingga terhindar dari timbulnya tabrakan antara kepentingan-kepentingan,sebagai akibat kurangnya informasi atau tidak adanya komunikasi yang lebih jauh dapat menimbulkan keretakan hubungan antar negara.

Bagi Indonesia penentuan batas wilayah kontinen dan yang berkaitan dnegan landas kontinen Indonesia termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen Indonesia berbatasan dengan negara lain telah dikeluarkan keputusan, bahwa penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973)

Persetujuan yang dilakukan merupakan kesepakatan bersama sebagai perwujudan rasa persahabatan dan saling menegakkan kepentingan masing-masing untuk tidak saling mengganggu serta menghormati kewenangan maupun hal-halnya dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat internasional.

Indonesia sebagai negara pantai yang bersinggungan dengan dataran kotinen dapat mempergunakan kewenangnya yang sekaligus bertanggung jawab atas wilayah tersebut. kewenangan yang dimilki negara pantai berupa tindakan –tindakan untuk mengambil kebijakan atas hak-haknya yang digunakan untuk membangun maupun memelihara instalasi-instalasi, tidak akan mempengaruhi adanya:
1. Luasnya lautan bebas yang sah pada perairan itu
Dengan adanya hak-hak negara pantai atas daratan kontinental tidak mempengaruhi akan lautan bebas dan udara diatasnya.
2. Teritorial negara
Instalasi dan alat-alat yang berada dibawah kekuasaan negara pantai, namun instalasi dengan peralatannya ini bukan berstatus sebagai pulau-pulau atau bagian pulau sehingga tidak mempunyai daerah laut teritorial tersendiri, yang berarti luas laut teritorial dari negara pantai tidak mengalami perubahan.
3. Pemasangan saluran pipa
Instalasi-instalasi atau kabel-kabel dibawah laut atau alat-alat lainnya yang berkaitan untuk melakukan eksplorasi dataran kontinental dan melakukan eksploitasi sumber alam tidak merintangi dan dalam pemeliharannya.
4. Melakukan usaha-usaha penyelidikan di dataran kontinental
Memperhatikan bahwa permohonan penyelidikan diajukan oleh suatu lembaga yang memnuhi persyaratan dan penyelidikan dilakukan secara ilmu pengetahuan murni tentang sifat-sifat fisik atau biologi dari dataran kontinental. Dalam penyelidikan ini negara pantai mempunyai hak untuk:
• Ikut serta dalam penyelidikan, atau
• Keikutsertaannya dengan cara mewakilikan

Pemasangan berbagai instalasi dan alat-alat yang digunakan untuk keperluan suatu negara sama seklai tidak mempengaruhi tritorial suatu negara, namun bentuk-bentuk eksplorasi ataupun eksploitasi sumber kekayaan alam harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan dengan selalu mengupayakan langkah-langkah berupa:
• Pencegahan terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen maupun udara diatasnya
• Pencegahan meluapnya pencemaran apabila telah terjadi pencemaran
Jurisdikasi negara pantai yang berkaitan dengan wilayah Indonesia diberlakukan Hukum Nasional Indonesia sepanjang:
Perbuatan dan persitiwanya terjadi pada diatas atau dibawah instalasi-instalasi atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen untuk eksploitasi kekayaan alam
Perbuatan dan peristiwanya terjadi di daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-intalasi atau alat-alat dan kapal-kapal.
Untuk instalasi-instalasi maupun alat-alat yang dipergunakan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, merupakan daerah yurisdiksi Indonesia (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973).

PENUTUP

Kesimpulan
1. Landas kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah hukum. Secara sederhana landas kontinen dapat diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun keadalam laut sampai akhirnya disuatu tempat tanah tersebut jatuh curam di kedalaman laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam, agar sumber-sumber alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada.
2. Pasal 76 (4) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa “for teh purposes of this Convention, the coastal State shall esthablish the outer edge of the continental margin wherever the margin extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured…”. hal tersebut menegaskan bahwa dimungkinkan untuk mengajukan klaim atas landas kontinen yang melebihi 200 mil laut atau disebut dengan Landas Kontinen Ekstensi. Karena banyak kasus dimana kondisi geologi dan geomorfologis suatu negara pantai yang mengharuskan menarik batas landas kontinen melebihi 200 mil atau pada umumnya dimungkinkan sepanjang 350 mil laut.
3. Sebagai negara kepulauan Indoensia mempunyai penguasaan penuh dan hk eksklusif atas kekayaan alam atau milik negara. Akibat adanya penguasaan, maka setiap kegiatan di landas kontinen Indonesia seperti eksplorasi atas daratan kontinen dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam maupun penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam, harus dilakukan sesuai dengan kehijaban yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. adanya kehijaban tersebut bagi pemerintah Indonesia merupakan kepentingan untuk dilakukannya pengawasan yang diperlukan, agar hal-hal yang dianggap tidak memadai dapat dilakukan tindakan pengamanan secara dini namun di sisi lain dengan adanya kehijaban tersebut pengurangan kebebasan sekaligus harus diikuti dan tunduk pada segala ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Heru Prijanto.2007. Hukum Laut Internasional. Bayumedia Publishing.Malang
I Made Andi Arsana. 2008. Batas Maritim Antarnegara, Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis. Yogyakarta
Mochtar Kusumaatmadja. 1986. Hukum Laut Internasional. Binacipta. Bandung
P. Joko Subagyo. 2005. Hukum Laut Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta

Perundang-Undangan
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973

hukum lingkungan

Sistem Anglo Amerika membagi tanggung gugat ke dalam:

-Liability based on Fault (Tort Liability)Tanggung gugat yang didasarkan atas kesalahan (act or omission) yangmenyebabkan terjadinya risiko bagi pihak lain, beban pembuktian pada penggugat

-Liability based on Burden-Shifting DoctrineTanggung gugat ditekankan pada beban pembuktian terbalik bagi penggugat

-Res ipsa Ioquitur (the thing speaks for it self)Tanggung gugat yang membebaskan penggugat dari beban pembuktiankarena telah ada bukti-bukti yang jelas bahwa terjadi kesalahan(pelangaran kewajiban) oleh tergugat

-Strict LiabilityTanggung gugat timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan yangmenimbulkan risiko, tanpa dilihat ada tidaknya kesalahan tergugatJenis ganti ruginya biasanya telah ditentukan besarnya (limits of liability,ceilling, plafond), misal: ganti rugi atas kematian kecelakaan pesawatterbang dibatasi sampai USD $100.000.-

-Absolute LiabilityTanggung jawab mutlak dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek  procedural dimana adanya kewajiban untuk melakukan pembuktianadanya unsur kesalahan untuk dapat dimintakan tanggung gugat atasrisiko; dan aspek materiil dimana pemberian ganti rugi harussepenuhnya/tanpa batas tertinggi yang ditentukan lebih dahuluMisal: jika terbukti bahwa kecelakaan kapal disebabkan adanyakesengajaan pemilik/operator kapal, maka ganti rugi yang diberikanseharusnya tanpa batas tertinggi (plafond)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.