BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Pelanggaran hak asasi manusia ditakrifkan secara berbeda oleh berbagai penulis dan telah lama menjadi perdebatan. Didalam wacana tradisional, pelanggaran hak asasi manusia terutama dilihat sebagai tanggung-jawab negara, di dalam konteks kewajibannya terhadap warga negara. Berbagai ahli yang mendukung pendapat ini, antara lain menyatakan bahwa: pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara lewat agen-agennya (Polisi, Angkatan Bersenjata dan setiap orang yang bertindak dengan kewenangan dari negara) melawan individu. Satu kegagalan dari satu negara atau pihak lain yang secara legal berkewajiban untuk patuh pada satu norma/kaidah hak asasi manusia internasional. Kegagalan untuk menjalankan kewajiban adalah pelanggaran atas kewajiban itu. Pelanggaran’ digunakan secara bergantian dengan istilah Breach (pelanggaran hukum, aturan, kewajiban, kesepakatan) atas satu kewajiban

Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wiena pada tahun 1993

mengembangkan satu perspektif yang lebih luas atas hak asasi manusia, dan akibatnya juga pada pelanggaran hak asasi manusia. Pengakuan kuat atas hak asasi manusia yang terdiri dari hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan social yang tidak bisa dipilah-pilah, saling berkaitan dan saling bergantungan juga ditujukan pada tanggung jawab dari berbagai pelaku swasta, bukan hanya negara (Dueck et, al; 2001). Indonesia nampak menerima perspektif yang lebih luas itu, sebagaimana yang terlihat dari takrif pelanggaran hak asasi manusia yang diberikan oleh UU. No. 39/1999 membandingkan takrif itu dengan takrif tindakan kejahatan, yaitu: ‘Satu tindakan kejahatan (kriminal) adalah satu tindakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang bersifat melukai atau merusak masyarakat dan telah dilarang oleh hukum domestik negara. Pelanggaran HAM di Indonesia billah Komnas HAM Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

 

  1. B.     Tujuan Penulis

 

. Berdasarkan latar belakang masalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah, untuk mengetahui pengertian dari pada hak asasi manusia dan seperti apa praktek pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

  1. C.    Rumusan Masalah

Dari hasil paduan antara latar belakang masalah dan tujuan penulis sehingga dapat ditarik beberapa pokok permasalahan, diantaranya :

  1. Apakah pengertian hak asasi manusia ?
  2. Tindakan seperti apakah yang dianggap melanggar hak asasi manusia ?
  3. Bagaimanakah pelanggaran hak asasi manusia yang berat ?

BAB II

TINJAUWAN PUSTAKA

 

  1. A.   Pengertian Hak Asasi Manusia

 

Menurut ketentuan UU. No. 39/1999 tindakan kejahatan, yaitu: ‘Satu tindakan  yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang bersifat melukai atau merusak masyarakat dan telah dilarang oleh hukum domestik negara. HAM Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

 

  1. B.   Tindakan Yang Dianggap Melanggar Hak Asasi Manusia

Yang dianggap melanggar hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Namun menurut Mastricht Guidelines yang mengelaborasikan prinsip-prinsip untuk mengarahkan implemantasi The International Covenant on social and cultural rights, telah membantu mengentalkan lebih lanjut konsep pelanggaran hak asasi bagi baik pelaku negara maupun pelaku non-negara, meski tetap dengan penekanan pada peran negara. Arahan Mastricht ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran hak asasi manusia. Arahan ini menyatakan juga bahwa pelanggaran terjadi lewat acts of commission ( tindakan untuk melakukan), oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau lewat acts of ommission (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh negara. Pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak negara, baik berupa acts of commission maupun acts of ommission, dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, yaitu: Mastricht Guidelines dihasilkan dalam satu pertemuan dari lebih dari 30 ahli yang diselenggarakan di Mastricht 22-26 Januari 1997. Tujuan pertemuan itu adalah untuk mengelaborasi prinsip-prinsip Limburg tentang implementasi Kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilihat sebagai sifat dan lingkup pelanggaran hak hak, ekonomi, social dan budaya dan tanggapan dan pemulihan yang tepat. Pertemuan Mastricht diorganisasikan oleh Internasional Commission of Jurists, the Urban Morgan Institute on Human Rights and the Centre for Human Rights of the Faculty of Law of Mastricht University. Prinsip-prinsip Limburg dan arahan Mastricht telah diterbitkan di dalam berbagai dokumen. Termasuk internasional Comission of Jurists Economic,Social and Cultural Rights: A Compilation of Essential Document. Chatelaine/Geneve: International Comission of Jurists, 1997.

  1. kewajiban untuk menghormati: kewajiban menghargai ini menuntut negara, dan semua organ dan agen (aparat)-nya, untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka. Contoh dari jenis ini adalah tindakan seperti:
    1. pembunuhan di luar hukum [dalam pelanggaran atas kewajiban

menghormati hak-hak individu untuk hidup

  1. Penahanan serampangan [dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas
  2. Pelarangan serikat buruh [dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat
  3. Pembatasan atas praktek dari satu agama tertentu [dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu
  4. kewajiban untuk melindungi: kewajiban untuk melindungi menuntut negara dan agen (aparat)-nya melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh dari jenis pelanggaran ini adalah acts of ommission sepert
    1. Kegagalan untuk bertindak, ketika satu kelompok tertentu, seperti

satu kelompok etnis, menyerang kelompok, liyan

  1. Kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.
  2. Kewajiban untuk memenuhi: kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada Pelanggaran HAM di Indonesia billah Komnas HAM mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi. Contoh dari jenis ini adalah acts of ommission seperti:
  3. Kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar.
  4. Kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer. Satuan-satuan bukan-pemerintah dapat juga terlibat sebagai pelaku kejahatan pelanggaran hak asasi, sebagaimana yang dilakukan oleh negara atau agenagennya, yang bertentangan dengan kewajiban untuk menghormati kebebasan individual atau kelompok. Contoh dari tindakan seperti itu oleh satuan bukan negara adalah:
  5. Pembunuhan penduduk sipil oleh tentara pemberontakan.
    1. Pengusiran komunitas yang dilakukan oleh perusahaan trans nasional.
    2. Serangan bersenjata oleh salah satu pihak melawan pihak yang lain; Serangan fisikal mendadak oleh pengawal pribadi melawan para pemrotes. Beberapa tindakan pelanggaran oleh agen bukan-negara dalam wilayah hakhak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain adalah,
      1. Merancang tingkat upah yang lebih rendah daripada yyang dinyatakan di dalam perundang-undangan.
      2. Kebijakan yang bersifat diskriminatori di dalam pengangkatan buruh/ pekerja/ karyawan.
      3. Pembuangan zat pencemar Pelanggaran HAM di Indonesia billah Komnas HAM
  1. C.   Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat .

 

Dalam undang – undang  No. 26/2000 tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang takrif pelanggaran berat HAM, meskipun pasal 7 menyatakan : pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi

  1. Kejahatan genosida.
  2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sedangkan penjelasan pasal demi pasal hanya menyebutkan pengertian kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan ‘Rome Statue of The International Criminal Court. Pelanggaran berat HAM mengandung unsure kesengajaaan dan sikap membiarkan suatu perbuatan yang seharusnya dicegah (act of ommission), unsur sistematis yang menimbulkan akibat meluas dan rasa takut luar biasa, dan unsur serangan terhadap penduduk sipil. Kejahatan genosida sejauh ini belum ada contoh peristiwa praktek pelanggaran genosida di Indonesia yang mengandung semua unsur yang disebutkan di dalam Statuta Roma. Pasal 1 butir 2 hanya menyatakan bahwa:’ pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undan-undang.

De Guzman Menyebutkan Tiga Ciri Penting Dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Pertama, Adanya Serangan Yang Sistematik Dan Meluas; Kedua, Ditujukan Kepada Kelompok Sipil. Ketiga, Tindakan Yang Road From Rome: The Developing Law Of Crimes Against Humanity, Human Rights Quarterly, May 22 Nd, 2000, P.339) Lihat Juga; Fowler, Jerry, Kata Pengantar Statuta Roma Tetang Mahkamah Pidana Internasional; Keadilan Bagi Generasi Mendatang, Dalam Kasim, Ifdal (Ed), Statuta Roma; Mahkamah Pidana Internasional Mengadili: Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi, Jakarta, ELSAM. Pasal 6 statuta roma memberi takrif ‘genosida’ sebagai setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras dan keagaan, seperti misalnya:

  1. membunuh anggota kelompok tersebut.
  2. menimbulkan luka atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut,.
  3. secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian.
  4. memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut

memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok

BAB III

PEMBAHASAN

  1. A.    Bagaimana  HAM dilanggar

 

Mastricht Guidelines yang mengelaborasikan prinsip-prinsip untuk mengarahkan implemantasi The International Covenant on social and cultural rights, telah membantu mengentalkan lebih lanjut konsep pelanggaran hak asasi bagi baik pelaku negara maupun pelaku non-negara, meski tetap dengan penekanan pada peran negara. Arahan Mastricht ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran hak asasi manusia. Arahan ini menyatakan juga bahwa pelanggaran terjadi lewat acts of commission ( tindakan untuk melakukan), oleh pihak negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau lewat acts of ommission (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh negara. Pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak negara, baik berupa acts of commission maupun acts of ommission, dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, yaitu: Mastricht Guidelines dihasilkan dalam satu pertemuan dari lebih dari 30 ahli yang diselenggarakan di Mastricht 22-26 Januari 1997. Tujuan pertemuan itu adalah untuk mengelaborasi prinsip-prinsip Limburg tentang implementasi Kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilihat sebagai sifat dan lingkup pelanggaran hak hak, ekonomi, social dan budaya dan tanggapan dan pemulihan yang tepat.

Pertemuan Mastricht diorganisasikan oleh Internasional Commission of Jurists, the Urban Morgan Institute on Human Rights and the Centre for Human Rights of the Faculty of Law of Mastricht University. Prinsip-prinsip Limburg dan arahan Mastricht telah diterbitkan di dalam berbagai dokumen. Termasuk internasional Comission of Jurists Economic,Social and Cultural Rights: A Compilation of Essential Document. Chatelaine/Geneve: International Comission of Jurists, 1997. kewajiban untuk menghormati: kewajiban menghargai ini menuntut negara, dan semua organ dan agen (aparat)-nya, untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka. Contoh dari jenis ini adalah tindakan seperti:

  1. pembunuhan di luar hukum [dalam pelanggaran atas kewajiban  menghormati hak-hak individu untuk hidup
  2. Penahanan serampangan [dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas
  3. Pelarangan serikat buruh [dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat
  4. Pembatasan atas praktek dari satu agama tertentu [dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu
  5. kewajiban untuk melindungi: kewajiban untuk melindungi menuntut negara dan agen (aparat)-nya melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh dari jenis pelanggaran ini adalah acts of ommission sepert
    1. Kegagalan untuk bertindak, ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis, menyerang kelompok, liyan
    2. Kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.
    3. Kewajiban untuk memenuhi: kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada Pelanggaran HAM di Indonesia billah Komnas HAM mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi. Contoh dari jenis ini adalah acts of ommission seperti:
      1. Kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar.
      2. Kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer. Satuan-satuan bukan-pemerintah dapat juga terlibat sebagai pelaku kejahatan pelanggaran hak asasi, sebagaimana yang dilakukan oleh negara atau agenagennya, yang bertentangan dengan kewajiban untuk menghormati kebebasan individual atau kelompok. Contoh dari tindakan seperti itu oleh satuan bukan negara adalah:
      3. Pembunuhan penduduk sipil oleh tentara pemberontakan.
      4. Pengusiran komunitas yang dilakukan oleh perusahaan trans nasional.
      5. Serangan bersenjata oleh salah satu pihak melawan pihak yang lain; Serangan fisikal mendadak oleh pengawal pribadi melawan para pemrotes. Beberapa tindakan pelanggaran oleh agen bukan-negara dalam wilayah hakhak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain adalah,
        1. Merancang tingkat upah yang lebih rendah daripada yyang dinyatakan di dalam perundang-undangan.
        2. Kebijakan yang bersifat diskriminatori di dalam pengangkatan buruh/ pekerja/ karyawan.
          1. Pembuangan zat pencemar

Tidak dapat disangkal bahwa tindakan oleh pelaku bukan-pemerintah seperti itu mengarah ke pelanggaran atas hak-hak asasi. Meskipun demikian masih tetap ada perbedaan dan perdebatan. Diantara mereka yang tetap berpendapat bahwa pelanggaran hak asasi harus dilekatkan hanya pada pemerintah, karena pada akhirnya tindakan-tindakan pelaku bukan-pemerintah dilihat sebagai tanggung-jawab negara yang dianggap gagal mencegah atau melawan tindakan-tindakan itu. Di pihak lain, ada yang melihat tindakan oleh satuan bukan-pemerintah sebagai pelanggran, seperti pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Peristiwa dan Tindakan. Satu peristiwa adalah sesuatu yang terjadi sejak awalan peristiwa itu dan kelanjutannya hingga berakhir dengan akhiran peristiwa yang bersangkutan. Peristiwa itu bisa jadi merupakan satu tindakan tunggal yang berdiri sendiri, satu rangkaian tindakan yang saling berkaitan, atau satu kombinasi dari tindakan yang saling berkaitan yang terjadi secara bersama. Bilamana satu peristiwa dijadikan sasaran pemantauan hak asasi manusia, maka paling tidak, ada satu tindakan yang isinya dapat dikualifikasikan sebagai satu pelanggaran hak asasi (misalnya penangkapan legal/secara hukum). Sedangkan tindakan adalah satu bagian dari gerakan atau tindakan yang biasanya menggunakan kekuatan. Satu tindakan dilakukan oleh seseorang (satu individu atau kelompok), dianggap dan diperlakukan sebagai satu act of commission. Tetapi tindakan dapat juga berarti bukan-tindakan (nonperformance) dari satu gerakan atau tindakan yang diharapkan atau dituntut, dan tindakan seperti ini disebut sebagai act of ommission.  Satu peristiwa dapat merupakan salah satu dari yang berikut ini :

  1. peristiwa satu-tindakan (one-act event): kebanyakan peristiwa dari jenis ini terdiri dari tindakan yang biasanya segera selesai, seperti pembunuhan pemimpin buruh atau pemboman satu kantor. Kebanyakan tindakan melibatkan pengaturan (legislation) atau pembuatan kebijakan (policy making) dapat juga diperlakukan sebagai peristiwa satu-tindakan (one-act event).
  2. Peristiwa banyak-tindakan ( multiple–act event), yaitu banyak tindakan di dalam satu peristiwa dapat terjadi sebagai berikut:
  3. Satu rangkaian tindakan yang berkaitan :
    1. seseorang biasanya dapat melihat pada pola pelanggaran yang terjadi di bawah rezim penidasan (repressif) sebagai berikut: ‘penangkapan (arrest) penyiksaan (torture) pemenjaraan (imprisonment) atau pengawasan (surveilence)  pengambilan secara paksa (abduction)  pembunuhan diluar hukum (extra judicial execution)
    2. Tindakan serentak (simultanious acts): contoh dari peristiwa dengan tindakan serentak adalah pembunuhan massal atau pemukulan atas berbagai demonstran selama satu tindakan protes)
    3. Satu kombinasi dari tindakan yang berurutan dan serentak (a combinion of sequential and simultanious acts): satu contoh dari tindakan ini adalah penangkapan dari beberapa buruh yang berasal dari serikat (organisasi) yang sama.

Penangkapan dapat menjadi serentak, tetapi tindakan yang mengikuti terhadap masing-masing bisa, berbeda sebagAaimana beberapa diantaranya dibebaskan segera sementara yang lain dapat ditahan. semua

peristiwa akan mengandung tindakan. Satu pengecualian terjadi ketika penyelidikan sedang akan dilaksanakan dan apa yang tersedia hanyalah

informasi umum dan belum terinci, misalnya seseorang bisa jadi mendengar tentang satu pemboman di desa pelosok, akan tetapi belum

diketahui jumlah korban yang mungkin jatuh atau kerusakan materiel yang

mungkin terjadi. Hal itu berarti peristiwa telah jelas terjadi akan tetapi jumlah dan identitas korban belum diketahui dan masih tetap perlu memastikannya. Kemungkinan lain terjadi jika satu peristiwa besar/luas yang melingkupi sejumlah peristiwa yang lebih kecil. Korban dan Pelaku

Berbagai individu atau kelompok (seperti keluarga, komunitas, organisasi, kasta/klas atau kelompok, atau orang pada umumnya) dapat terlibat di dalam satu peristiwa atau dalam hubungan dengan satu peristiwa. Istilah khusus digunakan untuk mengacu pada satu individu atau kelompok, tergantung pada peran yang mereka pegang. Peran adalah tingkah-laku yang diharapkan yang berkaitan dengan satu posisi sosial ,sehingga peran. seseorang tergantung pada satu konteks tertentu, dan dengan demikian dapat ditarik peran secara sosiologis cukup beragam, lebih rinci lihat: Theodorson & Theodorson. A Modern Dictionary Of Sociology, New York, Thomas Y.Crowell Company, 1969, Pp.352-357,Abercrombie, Hill, Turner, Dictionary Of Sociology, London, Penguins Book, 1984,Pp, Pp.209- 211; Mitche, G Duncan (Ed), A New Dictionary Of Sociology, London, Routledge, 1999, Pp,159-161; Adam Kuper And Jessicakuper (Eds), The Social Science Encyclopedia, London New York, Routledge & Keagean Paul, 1985,Pp 714-6; Biddle, B,J (1979), Role Theory, Expectations, Identities And Behaviour, London; Banton,M,(1965), Roles; An Introduction To The Study Of Social Behavior, London; Goffman, E, (1959) The Presentation Of Self In Everyday Life, New York; M, Banton, Roles, 1965;W.J Goode, A Theory of Role Strain,American Sociological Review, XXV,4,1960; B.Biddle And E.J Thomas (Eds). Role Theory,Concept And Research, 1966; R.Dahrendorf, On The History, Significance And Limits Of Category Of Social Role In Essays In The Theory Of Society, 1968. Lihat Consensus, Reference Group, Salf, Social Structure.

Berubah dari satu setting (latar) ke latar yang lainnya. Misalnya, seseorang tertentu bisa jadi menjadi korban di dalam satu peristiwa dan menjadi satu pihak yang menerobos masuk ke dalam peristiwa lain. Peran yang paling berarti adalah korban dan pelaku kejahatan (perpetrator). Korban adalah orang (individu atau kelompok) yang merupakan obyek dari satu tindakan. Sedangkan pelaku kejahatan adalah orang (individu atau kelompok) yang melakukan tindakan pelanggaran. Pelaku kejahatan dapat merupakan satu satuan negara atau bukan negara. Alat yang dipergunakan dapat berupa senjata yang sesungguhnya seperti senapan, atau proses yang lebih niskala seperti pembuatan hukum (undang-undang, peraturan).

Praktek Pelanggaran HAM di Indonesia Dari perspektif tipologi pelaku dan korban.

  1. Pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara lewat, acts of

commission maupun act of ommision yang terjadi di Indonesia di lihat dari kegagalan negara dan/atau pemerintah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang.14 Sebagaimana telah dikemukakan negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dapat diketegorikan ke dalam pelanggaran negara terhadap kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

  1. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk menghomati hak asasi manusia berupa tindakan (aparat) negara dalam hal: Pembunuhan diluar hukum sebagai pelanggran atas kewajiban menghormati hak untuk hidup.

Pelanggaran yang telah terjadi adalah: pembunuhan di luar hukum sejumlah besar orang yang dituduh PKI pada tahun-tahun awal Orde Baru, baik yang secara langsung dilakukan oleh aparat negara (acts of commission) Pasal 8 UU No. 39/1999 menyebutkan:  perlindungan, pemajuan, penegakan, danpemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah (cetak miring dan garis bawah oleh MMB). Lihat juga pasal 71: “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukanhak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini dan pasal 72:” kewajiban dan tangungjawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Lihat Pasal 8, Pasal 71 UU. No.39/1999 Lihat Pasal 4; hak untuk hidup..dst. adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun,’ dan Pasal 9 ayat (1) UU. 39/1999; ‘setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 33 (1) setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan nyawa. maupun yang dilakukan oleh pelaku bukan-negara, tetapi (aparat) negara tidak mencegahnya (act of ommission); pembunuhan diluar hukum sejumlah orang yang dituduh pelaku kejahatan pada parohan pertama tahun 1980-an, yang dikenal sebagai ‘petrus’ (penembakan misterius); pembunuhan di luar hukum terhadap massa dalam peristiwa tanjung priok pada paruhan pertama tahun 1980-an (termasuk peristiwa Talangsari) dalam konteks penerapan paksa “asas tunggal Pancasila”, pembunuhan yang terjadi dalam operasi militer ‘tak resmi’ (dikenal dengan pembunuhan terhadap rakyat sipil dalam masa “DOM”) di Aceh dan Papua sejak awal tahun 1990-an; pembunuhan sejumlah orang yang dituduh “tukang santet” di beberapa wilayah di Jawa yang terjadi pada parohan kedua tahun 1990-an’ pembunuhan yang terjadi dalam “peristiwa Trisakti dan Semanggi” pada parohan terakhir tahun 1990-an. Penghilangan secara paksa (enforced disappearence) atau penculikan (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak hidup) sejumlah aktivitas mahasiswa demokrasi oleh apa yang disebut sebagai “team Mawar Kopassus” pada parohan keduatahun 1990-an.Penyiksaan dan penganiayaan (pelanggaran atas hak untuk tidak disiksa) yang dilakukan oleh (aparat) negara. Pasal 33 ayat (2) UU.No. 39/1999. ‘setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. hak untuk tidak disiksa  dst, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apaun dan oleh siapapun, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya,’dan pasal 34 UU. No.39/1999; ‘setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. polisi/Brimob) terhadap sejumlah aktivis mahasiswa dalam kasus penculikan oleh Team Mawar Kopassus; penganiayaan oleh aparat negara terhadap sejumlah aktivis mahasiswa IAIN Ar Raniry di Banda Aceh; penyiksaan dan penganiayaan terhadap rakyat sipil oleh satuan militer di Meunasah, Aceh. iv. Penangkapan dan penahanan di luar hukum (melanggar kewajiban untuk menghormati hak kebebasan individu ) oleh aparat negara (polisi/Brimob) terhadap aktivis OMOP “Koalisi NGO HAM Aceh” pada masa Darurat Militer di Aceh. v. Pelarangan organisasi dan kegiatan organisasi (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan berpendapat dan berserikat) oleh aparat negara (Penguasa Darurat Militer) terhadap Kontras Banda Aceh pada bulan Juni 2003; Maklumat PDMD tentang pembatasan dan/atau pelarangan NGOs HAM dan kegiatannya. vi. Pelarangan atas dan pembatasan terhadap keyakinan ideology (keyakinan politik)  dan/atau agama (pelanggaran atas kewajiiban menghormati hak kebebasan berkeyakinan dan beragama individu)23 dalam kasus ketetapan MPRS XXV /196,  lihat pasal 34 UU.No. 39/1999 lihat pasal 24 (1) UU, No.39/1999: ‘setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai,’ pasal 101; ‘setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. lihat pasal 23 UU. No.39/1999: ‘setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, lihat pasal 22 (1) UU.No. 39/1999: ‘setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing dan berhak untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.’ Pasal 22 (2); ‘negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.’ pelarangan Jemaat Ahmadiyah (di Pancor, Lombok Timur), serta pelarangan pentas teater buruh dan teater lainnya. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia berupa tindakan negara atau melakukan tindakan yang memadai guna melindungi individu atau kelompok dari pelanggaran hak individu atau kelompok termasuk pencegahan atau pelanggaran penikmatan kebebasan individu atau kelompok.24 Pelanggaran by act of omission antara lain:

  1. Kegagalan aparat negara (polisi) untuk mencegah penyerangan terhadap kantor Kontras Jakarta di Jl. Mendut oleh ‘kelompok tak dikenal’ dan Jl. Cisadane oleh kelompok PPM beberapa waktu yang lalu; kegagalan aparat negara (polisi) mencegah penyerangan dan perusakan rumah dan masjid Jemaat Ahmadiyah di Pancor Lombok Timur akhir tahun 2002 yang lalu; kegagalan aparat negara (polisi dan militer) mencegah pembakaran lebih dari 500 gedung sekolah di Aceh pada bulan Pertama Darurat Militer di Aceh.
  2. Kegagalan aparat negara (polisi) mencegah pembunuhan sejumlah orang yang dituduh “tukang santet” diberbagai tempat di Jawa pada akhir daswarsa yang lalu; kegagalan aparat negara (polisi) mencegah pembunuhan sejumlah orang yang dituduh elaku tindak kejahatan dalam kasus “petrus” awal tahun 1980an.

iii. Kegagalan aparat negara (birokrasi pemerintah) untuk membayar ganti rugi tanah yang sesuai dengan harga pasar (memadai) dalam kasus waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah tahun 1980an; 24 Lihat pasal 8 dan pasal 71 UU. No.39/1999  kegagalan aparat negara (birokrasi pemerintah) untuk memaksa perusahaan pencemar lingkungan mengganti kerugian pada warga masyarakat setempat dalam kasus Newmont di Minahasa, kasus IIU di Porsea.

iv. Kegagalan aparat negara (pemerintah daerah) untuk memaksa perusahaan membayar upah buruh yang tepat berbagai kota di Indonesia.

Pelanggaran terhadap kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia dalam hal melakukan tindakan yang memadai untuk memenuhi penikmat atas pelayanan publik25 lewat acts of ommision, seperti :

  1. Kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar dari para pengungsi berbagai peristiwa: pengungsi kasus konflik horisontal di Kalimantan Barat’, pengungsi kasus konflik horisontal’ “Ambon”; pengungsi kasus “Aceh”
  2. Kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikangratis pada tingkat SD.

Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku bukan negara.

  1. Pembunuhan penduduk sipil26 oleh tentara pemberontak: pembunuhan penduduk sipil Aceh Oleh GAM.
  2. Pengusiran komunitas27 : pengusiran dan penolakan untuk kembali ke pemukiman semula terhadap etnis Madura dalam kasus ‘konfli lihat pasal 8 dan pasal 71 UU, No. 39/1999 Lihat pasal 9 UU. No.39/1999 ihat pasal 27 (1) UU. No. 39/1999: “ setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia’. horisontal di Kalimantan Barat; pengusiran penduduk sipil etnis Aceh oleh milisi sipil bukan etnis-Aceh yang didukung oleh TNI di wilayah Aceh Tengah.
  3. Serangan bersenjata oleh satu pihak melawan pihak yang lain:

serangan etnis yang satu terhadap etnis yang lain dalam kasus konflik horisontal di Ambon dan di Kalimantan Barat; serangan kelompok PDI Suryadi yang dibantu aparat keamanan atas kantor PDI-P di Jl. Diponegoro Jakarta; serangan milisi-sipil terhadap penduduk sipil etnis Aceh di Aceh Tengah.Serangan kelompok yang menamakan diri FPI terhadap gedung dan bangunan tempat usaha di berbagai tempat; serangan kelompok yang menamakan diri ‘anak buah Tommy Winata’ terhadap anggota Dewan Redaksi Tempo dan perusakan pagar gedung majalah Tempo.

  1. Serangan fisikal mendadak oleh pengawal melawan para pemrotes, serangan polisi anti huru-hara (dan PHH) terhadap mahasiswa (kasus Trisakti dan Semanggi), buruh, dan para demonstran (kasus pembredelan Editor, Detik, dan Tempo), dalam berbagai kasus demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia.
  2. Serangan fisikal kelompok yang menamakan diri ‘Banteng Muda’ terhadap mahasiswa demonstran di Malang.
  3. Pelanggaran oleh agen bukan-negara dalam wilayah hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
  4. Tingkat upah yang lebih rendah daripada yang dinyatakan di dalam

perundang-undangan: kasus pelanggaran atas ketetapan upah minimum regional di berbagai kota.

  1. Kebijakan yang bersifat diskriminatori28 di dalam pengangkatan buruh/pekerjaan/ karyawan: kasus ‘ET’ (eks-tahanan politik). Kasus anak-anak dari orang tua yang dituduh PKI.
  2. Perusakan tempat usaha oleh kelompok yang menamakan diri FPI.
  3. Pembuangan zat pencemar: kasus “Tapak semarang” kasus “Teluk Jakarta”, kasus ‘IIU’ di Porsea, Kasus “Newmont” di Minahasa, Peristiwa Pelanggaran. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: peristiwa satu-tindakan, peristiwa banyak-tindakan, dan peristiwa tanpa tindakan.

Berbagai bentuk peristiwa yang terjadi dalam praktek pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah:

  1. Peristiwa satu-tindakan: kasus pembunuhan buruh Marsinah; kasus peledakan bom di gedung WTC, gereja di berbagai tempat, rumah Dubes Filipina.
  2. Peristiwa banyak tindakan:
    1. rangkaian tindakan yang berkaitan: kasus penyiksaan Pengurus BEM IAIN Ar Raniry Banda Aceh, dilanjutkan pengambilan secara paksa, penangkapan, pemenjaraan, pangawasan oleh satuan polisi dan Brimob Banda Aceh; kasus pemeriksaan tanpa surat, dilanjutkan dengan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap guru Ngaji (ustadz) Muzakir Abdullah (disangka Muzakir Manaf Panglima GAM)oleh satuan militer di Nisam, Aceh Utara; kasus penangkapan secara 28 Melanggar pasal 4 UU. No.39/1999: ‘hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum…adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. paksa, dilanjutkan dengan pemerkosaan, penganiayaan, terhadap perempuan di Aceh oleh satuan Brimob dan TNI; kasus penggrebegan, dilanjutkan dengan penggledahan tanpa surat, pemeriksaan, penangkapan beberapa personel NGO koalisi HAM di Banda Aceh oleh satuan-satuan polisi.
    2.  Tindakan serentak: kasus pembunuhan tujuh orang (termasuk anakanak dan remaja) penjaga tambak di Aceh; kasus pemukulan dan penendangan para demonstran yang melakukan protes.
    3. Kombinasi tindakan berurutan dan serentak; kasus penangkapan di luar hukum dan pemeriksaan berbagai aktivis HAM di Banda Aceh Pelanggaran HAM bukan-berat Pelanggaran HAM bukan-berat-yang seringkali dimasukkan dalam kategori kejahatan biasa (ordinary crime)-berbeda dengan pelanggaran HAM berat-yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime)- dalam hal pelakunya, modus operansi, tujuan dan proses pertanggung-jawabannya. Wilayah yang dapat dilanggar oleh kejahatan biasa ini, dalam perspektif hak asasi manusia, bisa menjangkau baik wilayah hak asasi manusia yang non derogable maupun yang derogable.
      1. Pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat non derogable. Pasal 4 UU. No. 39 /1999 menyebutkan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun adalah:
        1. hak untuk hidup.
        2. Hak untuk tidak disiksa.
        3. hak kebebasan pribadi, pikiran hati nurani.
        4. Hak Thontowi, Jawir, pelanggran Hak asasi Manusia Berat dalam Perspektif Hukum Internasional dan hukum Nasional, makalah untuk dengar pendapat tentang persepsi masyarakat terhadap pengertian tidak pelanggaran hak asasi manusia yang berat, universitas Jenmdral Soedirman, Purwokerto, 17 Mei 2003. Beragama.
        5. hak untuk tidak diperbudak.
        6. hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum.
        7. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Penjelasan undang-undang ini selanjutnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘dalam keadaan apapun’ termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat, sedangkan yang dimaksud “siapapun” adalah negara, pemerintah dan atau anggota masyarakat. Dibawah ini hanya disebutkan beberapa contoh praktek pelanggaran atas hak asasi manusia yang non derogable:

  1. Pelanggaran atas hak untuk hidup (pasal 9 UU. No.39/1999): kasus pembunuhan atas Marsinah (buruh), Syarifudin/Udin (wartawan); dan kasus pembunuhan hakim, serta kasus pembunuhan lainnya.
  2. Pelanggaran atas hak untuk tidak disiksa (pasal 33 (1) UU.No.39/1999): penyiksaan atas Yudi Astono (kasus Marsinah), dan kasus penyiksaan tahanan dan narapidana yang lainnya.
  3. Pelanggaran atas hak kebebasan pribadi (pasal 15 UU. No. 39/1999), pikiran (pasal 23 UU.No.39/1999), dan hati nurani pasal 23 UU. No.39/1999): pelarangan pementasan teater (Rendra, Ratna Sarumpaet dll.), dan teater buruh (kasus TBI)
  4. Pelanggaran hak beragama (pasal 22 UU.No,39/1999): pelarangan jemaat Ahmadiyah di Pancor Lombok Timur.
  5. Pelanggaran hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum (pasal 17 dan pasal 29 UU,No.39/1999): peristiwa pengadilan massa atas mereka yang dituduh pencopet atau Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa hak untuk dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. perampok di satu pihak, dan pemberian ijin/kelonggaran pelaku tindak pidana korupsi yang tidak segera dieksekusi (misalnya kasus Akbar Tanjung).
  6. Pelanggaran hak asasi manusia yang deregoble:
    1. pelanggaran atas untuk berkumpul, berapat, dan berserikat (pasal 24)pelarangan pertemuan “Paguyuban Korban Orde Baru” di solo.
    2. Pelanggaran hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, hak untuk mogok (pasal 25): penerapan kembali “pasal karet”.
    3. Pelanggaran hak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam wilayah negara RI (pasal 17,40): kasus “cegah-tangkal” (cekal).
    4. Pelanggaran hak atas rasa aman (pasal 30, 35): sweeping KTP orang Aceh di Jakarta.
    5. Pelanggaran atas hak reproduksi perempuan (pasal 49): pelarangan atas hak cuti karena haid, pelecehan seksual (penggeledahan buruh perempuan pabrik)
    6. Pelanggaran atas hak anak (pasal 58, 63, 66): perdagangan anak, pelacuran anak, perekruitan anak sebagai ‘cantoi.
    7. Pelanggaran atas hak partisipasi dalam pemajuan, penegakan HAM (pasal 101): Maklumat PDMD yang melarang NGOs asing dan NGOs nasional bergiat di Aceh.
  1. B.     Pelanggaran HAM yang berat

Dalam ketentuan undang-undang , No. 26/2000 tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang takrif pelanggaran berat HAM, meskipun pasal 7 menyatakan : pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi

  1. Kejahatan genosida.
  2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sedangkan penjelasan pasal demi pasal hanya menyebutkan pengertian kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan ‘Rome Statue of The International Criminal Court. Pelanggaran berat HAM mengandung unsure kesengajaaan dan sikap membiarkan suatu perbuatan yang seharusnya dicegah (act of ommission), unsur sistematis yang menimbulkan akibat meluas dan rasa takut luar biasa, dan unsur serangan terhadap penduduk sipil. Kejahatan genosida sejauh ini belum ada contoh peristiwa praktek pelanggaran genosida di Indonesia yang mengandung semua unsur yang disebutkan di dalam Statuta Roma. Pasal 1 butir 2 hanya menyatakan bahwa:’ pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

De Guzman Menyebutkan Tiga Ciri Penting Dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Pertama, Adanya Serangan Yang Sistematik Dan Meluas; Kedua, Ditujukan Kepada Kelompok Sipil. Ketiga, Tindakan Yang Road From Rome: The Developing Law Of Crimes Against Humanity, Human Rights Quarterly, May 22 Nd, 2000, P.339) Lihat Juga; Fowler, Jerry, Kata Pengantar Statuta Roma Tetang Mahkamah Pidana Internasional; Keadilan Bagi Generasi Mendatang, Dalam Kasim, Ifdal (Ed), Statuta Roma; Mahkamah Pidana Internasional Mengadili: Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi, Jakarta, ELSAM. Pasal 6 statuta roma memberi takrif ‘genosida’ sebagai setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras dan keagaan, seperti misalnya:

  1. membunuh anggota kelompok tersebut.
  2. menimbulkan luka atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut,.
  3. secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian.
  4. memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut
  5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain

Statuta Roam ; mahkamah pidana internasional mengadili; kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan kejahatan terhadap kemanusiaan Pengadilan HAM yang telah dan sedang digelar Terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat terjadi di Timur Loro Sae, memperoleh kritik dan dikecam oleh para pegiat HAM sebagai yang tidak memenuhi standar internasional.  Pengadilan atas ‘kasus Trisakti dan Semanggi’ diganjal oleh keputusan Pansus DPR yang menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran berat HAM dalam kasus itu, meskipun hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan sebaliknya yaitu telah telah terjadi pelanggaran berat HAM. Pengadilan ‘kasus Tanjung Priok” sedang dalam proses, meski menuai protes oleh kerana dalam berkas tuntutan jaksa tidak dicantumkan nama para petinggi militer yang bisa diduga bertanggungjawab dalam peristiwa itu, berbagai peristiwa yang dapat dicurigai sebagai memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, antara lain adalah:

  1. Pembunuhan terhadap ratusan ribu orang yang dituduh sebagai PKI pada tahun 1965/66; pembunuhan sejumlah (orang yang dituduh) “preman” lewat: penembakan misterius (“Petrus”); pembunuhan Amir Biki (pimpinan kelompok kasus Tanjung priok) yang terjadi dalam peristiwa Tanjung priok, pembunuhan dalam kasus Talangsari- Lampung; pembunuhan yang terjadi di Aceh selama masa DOM; perang, kejahatan agresi, Jakarta, ELSAM, 2000, p,5; bandingkan dengan pasal 8 UU No.26/2000 Pasal 9 UU. No.26/2000 Menyebutkan bahwa ‘kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu sebagian dari serangan meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
    1. Pembunuhan.
    2. Pemusnahan.
    3. Perbudakan.
    4.  pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
    5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (Asas-Asas) ketentuan pokok hukum internasional.
    6. Penyiksaan.
    7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan hamil, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
    8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional.
    9. penghilangan orang secara paksa.
    10. kejahatan apartheid (banding: Pasal 7 Statuta Roma Dalam Kasim, Ifdal (Ed) 2000, P,5. Bandingkan Dengan Pasal 8 UU No.26/2000) pembunuhan Muzakir Abdullah (guru ngaji), pembunuhan anas (anakanak sekolah dalam kasus extra judicial execution di tambak).
  1. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa35 etnis Madura dari Kalimantan Barat dalam peristiwa konflik horisontal di wilayah itu; pengusiran penduduk asli etnis Aceh oleh milisi-sipil penduduk tidak asli (Pujakesuma) yang didukung militer di Aceh Tengah.
  2. Penyiksaan36 para aktivis, mahasiswa yang diculik oleh Kopassus dalam kasus ‘Penculikan Aktivis’; penyiksaan atas aktivis mahasiswa demokrasi (dalam kasus penculikan aktivis), penyiksaan atas penduduk sipil di Aceh.
  3. Perkosaan yang terjadi dalam peristiwa kasus “kerusuhan Mei 1998; dan terjadi dalam peristiwa Aceh selama konflik dan konflik internal bersenjata.
  4. Penghilangan orang secara paksa 38 terhadap para aktifis mahasiswa dan terhadap penduduk sipil di Aceh selama konflik. penjelasan pasal 9 UU, No. 26/2000 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat itnggal secara sah, tanpa didasari alas an yang diizinkan oleh hukum.

penjelasan pasal 9 UU, No. 26/2000 menyatakan bahwa “yang dimaksud penyiksaan dalam ketentuan ini adalah sengaja dan melawan hokum menimbulkan kesakkitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan di dalam kedua kasus ini masih diperdebatkan apakah tindakan perkosaan itu memenuhi unsure sistematis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 UU. No.26/2000 Yang dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa’ yakni penangkapan, penahanan atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau utuk memberikan informasi tentang nsib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hokum dalam jangka waktu yang lama

  1. C.    kejahatan Perang

 

Kejahatan perang termasuk dalam pelanggaran berat HAM karena merupakan bagian dari satu rencana atau kebijakan besar, dan melanggar  konvensi Jenewa 12 Agustus 1949,39 pasal 3 konvensi ini khususnya melindungi penduduk sipil dan personel militer yang tidak lagi secara aktif mengambil bagian dalam permusuhan selama terjadinya konflik bersenjata internal. Selain itu, konvensi ini melarang pembunuhan, penyiksaan, perlakuan kejam, penyanderaan, perlakuan mempermalukan dan mendegradasikan, penghukuman dan pembunuhan ekstra-yudisial. Konvensi ini mendesak perlindungan minimal atas proses pengadilan yang jujur dan satu kewajiban yang memaksa untuk mengumpulkan dan merawat yang terluka dan sakit40. Meskipun masih harus dilakukan penyelidikan yang lebih seksama, konflik internal bersenjata di Aceh telah memperlihatkan adanya indikasi pelanggaran Konvensi Jenewa sebagaimana terlihat dari berbagai peristiwa yang antara lain bisa dikategorikan sebagai berikut:

  1. Pembunuhan diluar hukum: pembunuhan terhadap penduduk sipil bukankombatan yang sama sekali tidak terkait dengan salah satu pihak yang berkonflik senjata, baik yang dilakukan oleh GAM, TNI/POLRI, atau orang tak dikenal. Indonesia Telah Meratifikasi Konvensi Genewa Ini Yang Disahkan Dengan UU 59/1958, LN 1958-109,TLN 1644. Oleh Karena Itu Negara Indonesia Beserta Aparatnya Mempunyai Kewajiban Menurut Hukum Internasional Untuk Melaksanakan Pasal 3 Yang Sama Untuk Keempat Konvensi Genewa 1949 Dalam Konflik Bersenjata Di Aceh. Protocol II Belum Diratifikasi, Sehinggga Secara Yuridis Formal Indonesia Tidak Terikat Oleh Ketentuan Protocol II. Tetapi Protocol Ini Telah Disepakati Oleh 155 Negara (80%), Oleh Karena Itu Indonesia Dapat Menrapkan Isi Protocol Itu Karena Sudah Menajdi Kebiasaan Internasional (Lihat Soeprapto, Enny, Hukum Humaniter Internasional Dan Konflik Bersenjata Di Aceh, Makalah Pada Seminar Tentang Konflik Aceh Dalam Perspektif Hokum Humaniter, Jakarta 4 Juni 2003 Dermot Groone, The Handbook Of Human Rights Investigation: A Comprehensive Guide To The Investigation And Documentation Of Violent Human Right Abuses, Northborough, Massachusetts, 2001
  2. Penyiksaan dan perlakuan kejam (tidak manusiawi); penduduk sipil mengalami penyiksaan fisik dan perlakuan kejam selama masa Darurat Militer oleh pihak yang berkonflik, atau oleh orang tak dikenal; sejumlah mayat tidak diperlakukan dengan baik (kasus kuburan massal di Aceh Tengah, kuburan yang tidak biasa/ wajar di Aceh Utara dan Biereuen)
  3. Penangkapan serampangan: saksi memberikan kesaksian adanya penangkapan serampangan tanpa surat penangkapan, dan seringkali diserta dan/atau diteruskan dengan penyiksaan fisik oleh polisi/Brimob dan TNI.
  4. Pelecehan seksual (perlakuan mempermalukan): sejumlah saksi member kesaksian atas pembukaan baju secara paksa oleh Brimob dan/atau TNI, dan sejumlah saksi lainnya memberi kesaksian atas perkosaan perempuan Aceh oleh Brimob dan/atau TNI.
  5. Penyanderaan: TNI menuduh GAM menjadikan penduduk sipil sebagai ‘tameng.
  6. Penggunaan anak dalam kelompok bersenjata: TNI menuduh GAM menggunakan anak-anak, sebagai controh; TNI menembak mati anakanak dalam kasus extra judicial execution di tembak.
  7. Perusakan prasarana dan sarana umum yang penting: pembakaran gedung sekolah (lebih dari 500 hanya dalam waktu sebulan sejak penetapan Darurat Militer), penggunaan gedung sekolah untuk pos militer, penumbangan tiang kabel listrik, penjebolan jembatan dan gorong-gorong.

BAB IV

PENUTUP

 

Kesimpulan

Menurut ketentuan UU. No. 39/1999 tindakan kejahatan, yaitu: ‘Satu tindakan  yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang bersifat melukai atau merusak masyarakat dan telah dilarang oleh hukum domestik negara

Yang dianggap melanggar hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

Dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi

  1. Kejahatan genosida.

Kejahatan genosida sejauh ini belum ada contoh peristiwa praktek pelanggaran genosida di Indonesia yang mengandung semua unsur yang disebutkan di dalam Statuta Roma. Pasal 1 butir 2 hanya menyatakan bahwa:’ pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undan-undang

  1. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

De Guzman Menyebutkan Tiga Ciri Penting Dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Pertama, Adanya Serangan Yang Sistematik Dan Meluas; Kedua, Ditujukan Kepada Kelompok Sipil. Ketiga, Tindakan Yang Road From Rome: The Developing Law Of Crimes Against Humanity, Human Rights Quarterly,

 

 

Balikpapan,  januari 2012

penulis

About these ads